LASKAR – Mahasiswa se-Kota Ambon yang tergabung dalam Cipayung Kota Ambon kembali melakukan aksi demo di kantor Dewan Perwalikan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Karang Panjang Ambon, Rabu (13/4/2022).
Aksi ini dilakukan lantaran ketidakpuasan terhadap pemerintah yang semena-mena ingin menunda pemilu 2024 dan 3 periode jabatan Presiden yang di nilai melanggar Konstitusional Pasal 7 Undang-Undang 1945.
Para pendemo juga menyikapi persoalan yang saat ini terjadi di masyarakat terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite akibat naiknya harga BBM Pertamax, minyak tanah dan juga harga minyak goreng maupun sembako oleh pemerintah.
Para pendemo juga mempertanyakan soal pembatalan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port yang mana sudah di janjikan Pemerintah pusat.
Dalam orasinya Mahasiswa meminta DPRD Provinsi Maluku sebagai representasi dari masyarakat Maluku bersama pemerintah daerah untuk segera ambil langka tegas dengan menyampaikan aspirasi masyarakat atas kelangkaan BBM maupun kenaikan harga minyak goreng sembako dan soal batalnya LIN dan ANP.
Mereka mendesak Pemerintah Provinsi dan DPRD secepatnya mengambil langka tegas.
Para pendemo diterima Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala didampingi sejumlah anggota dari beberapa komisi dan didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Boedewin Wattimena yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Maluku sekaligus penandatangan pernyataan sikap, yang dilanjutkan dengan penyerahan pernyataan sikap dari mahasiswa kepada DPRD dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Maluku Abdul Azis Sangkala.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdul Azis Sangkala berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh para mahasiswa.
“Yang disampaikan tadi sama hal dengan aspirasi yang di sampaikan mahasiswa yang melakukan aksi demo kemarin di DPRD dan kami akan melanjutkan asipirasi masyarkat ini kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden,”janjinya.
Dikatakan, DPRD Maluku sudah bergerak cepat dengan mengirim Komisi II bersama pimpinan untuk bertemu dengan PPH Migas membicarakan masalah kelangkaan BBM, baik minyak tanah dan pertalite yang memang quotanya turun dan ini pasti sangat berdampak pada kelangkaan jika tidak dikelola dengan baik
Menurut Sangkala, kenaikan Pertamax juga menjadi keluhan masyarakat.
“Semua pihak akan sangat terpukul, bukan hanya transportasi tapi kami juga mendapat informasi nelayan dan lain sebagainya juga mengeluh tentang kelangkaan BBM ini,” ungkap Sangkala.
Lebih lanjut Sangkala juga mengatakan terkait dengan isu negara, dewan juga akan meneruskan sikap dari mahasiswa terkait dengan kondisi politik negara isu pemilu di tunda dan Presiden 3 periode.
“Walupun kita menyambut baik sudah jawab resmi dari Presiden namun tetap aspirasi masyarakat ini akan kami teruskan untuk menjadi suatu working kepada Pemerintah dan dalam hal ini semua pihak yang selalu mengumumkan isu ini untuk berhenti bahwa rakyat banyak tidak setuju dengan wacana ini,”tegasnya.
Sementara mengenai LIN dan ANP dewan juga akan melanjutkan kepada pihak-pihak terkait dan akan dibahas dalam waktu dekat.
Sangkala menambahkan dewan akan surati resmi Presiden agar bisa menerima DPRD secara kolektif menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku terkait dengan LIN dan ANP.
Kendali Presiden Jokowi sudah memberikan pernyataan bahwa LIN dan ANP tetap jalan dengan modal swasta, namun Dewan yang merupakan aspirasi masyarakat menginginkan agar negara segera mewujudkan itu dan berharap pemerintah juga punya andil besar untuk mewujudkan itu melalui Skema APBN.
Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demo antara lain Kesatuan Aksi Mahsiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (GMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indoneaia (PMII) dan Mahasiswa Muhammadiyah Maluku.
Dari pantauan media ini aksi mahasiswa tersebut di kawal ketat oleh pihak aparat TNI dan Polri untuk mengamankan jalannya aksi. Aksi tersebut berjalan aman dan damai. (L04)