Pasca bentrokan antara Kelompok Banda Eli dan Kelompok Pemuda Kompleks Yarlear Kota Tual, Selasa, (31/01/2023) malam, satuan TNI AD menggerahkan pasukan tambahan dari Yonif Rider 733 Masariku, Ambon sebanyak 72 Personil dan Yonif 734 Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 31 personil.
Benhur George Watubun, ST, akhirnya resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku sisa masa jabatan periode 2019 - 2024 menggantikan Drs Lucky Wattimury yang sebelumnya menjabat ketua DPRD Provinsi Maluku periode 2019 - 2024.
Dipastikan, Jumat (9/12/2022) Benhur Geoerge Watubun dilantik dan diambil sumbah sebagai Ketua DPRD Maluku dalam sidang paripurna, menggantikan Lucky Wattimury, di ruang rapat utama DPRD Maluku.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Benhur George Watubun sebagai Ketua DPRD Maluku menggantikan Lucky Wattimury untuk sisa masa jabatan Tahun 2019-2024
Benhur G Watubun dipastikan menggantikan Lucky Wattimury dari jabatan Ketua DPRD Maluku, setelah melalui fit and proper test di Jakarta beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi I DPRD MAluku, Benhur George Watubun merasa tersinggung ketika alokasi anggaran untuk KPU Provinsi Maluku, untuk kepentingan non tahapan Pemilu 2024 senilai Rp 2 miliar yang telah dibahas dalam paripurna dipangkas menjadi Rp 1,5 miliar
LASKAR – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Maluku, Benhur Watubun mengaku kaget dengan gaji tenaga kesehatan honorer di RSUD dr.M.Haulussy yang jumlahnya dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pekerjaan Infrastruktur jalan yang berlokasi di Batu Tagepe tanjakan 2000 Stain Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pekerjaan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku terkesan asal-asalan.
Anggota DPRD Maluku yang juga Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Benhur.G Watubun, secara tegas meminta pemerintah untuk menyelesaikan hak-hak dari pada tenaga kesehatan, berupa insentif dan Jasa.
Anggota DPRD Maluku, Benhur Watubun meminta Pemerintah Pusat untuk memutuskan pengelolaan PI 10 % Blok Masela sesuai aturan sehingga tidak terjadi konflik di daerah.