Pemerintah Pusat akhirnya mengambil alih pembagian Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipastikan akan mendapat porsi yang nantinya dikelola langsung oleh BUMD milik daerah yakni Tanimbar Energi.
Komisi VII DPR RI akhirnya menetapkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai daerah penghasil dari Migas Proyek Gas Abadi Masela. Keputusan Komisi VII ini ditetapkan setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH,MH dengan pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Tanimbar, Rabu (24/03/2021) di gedung DPR RI.
Perjuangan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH,MH dan DPRD Kepulauan Tanimbar untuk mendapatkan pembagian pengelolaan Participating Interest (PI) 10 %, akhirnya membuahkan hasil.
Perjuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendapatkan hak pengelolaan Participating Interest (PI) 10 % Blok Masela bagi masyarakat Tanimbar terus dilakukan tanpa kenal lelah.
DPRD Maluku akan balas rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait pengelolaan PI 10 % Blok Masela
Pernyataan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Maluku Benhur Watubun bahwa perjuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendapatkan hak pengelolaan PI 10 % Blok Masela adalah perjuangan kagetan dan sudah terlambat sangat melukai hati masyarakat Tanimbar.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jaflaun Batlayeri,SH menegaskan, jika perjuangan Pemerintah Daerah dan DPRD Kepulauan Tanimbar terkait Participating Interest (PI) 10 % pengelolaan Blok Masela ditolak oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerinah Pusat, maka masyarakat Tanimbar akan bersatu dan memboikot semua kegiatan yang berkaitan dengan Blok Masela.
Ketua DPRD Maluku, Drs.Lucky Wattimury berjanji akan mengawal seluruh aspirasi dan harapan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkaitan dengan pengelolaan Participatig Interest (PI) 10% pengelolaan Blok Masela, yang disampaikan Bupati Petrus Fatlolon, SH maupun Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar Jaflaun Batlayeri,SH Senin (15/03/2021) di ruang sidang utama DPRD Maluku.