Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, melakukan rapat evaluasi bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku, untuk dimintai penjelasan terkait dengan anggaran Bantuan Operasianal Sekolah Daerah (BOSDA) yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Maluku kepada satuan pendidikan formal provinsi/kabupaten/kota yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi Bantuan Operasional Sekolah.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dibawah kepimpinan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary didampingi Wakil Ketua Rovik Akbar Avifudin dan Anggota, melakukan On the Spot ke Rumah Sakit Daerah (RSUD), dr M Haulussy Kudamati Ambon,
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, meminta untuk penerimaan pendaftaran siswa baru di tiap-tiap sekolah harus berdasarkan sonasi, antara sekolah dengan alamat dari murid yang mendaftar, sehingga tidak terjadi polemik antara orang tua dan pihak sekolah.
pemberlakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maluku untuk jenjang pendidikan SMA di Maluku hanya semata-mata untuk menghilangkan stigma sekolah favorit yang ada.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku secara tegas meminta Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk tidak lagi membayar upah gaji tenaga guru honorer di bawa Rp 1 juta, tetapi harus dinaikan diatas Rp 1 juta dari 50 persen pengelolaan dana Bantuan Operasianal Sekolah (BOS) yang ada pada Sekolah.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku minta pihak sekolah harus transparan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Diduga menyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 1,7 miliar yang dianggarkan dalam APBN tahun 2021, Komisi IV DPRD Maluku mendesak Dinas Pendidikan Maluku segera mencopot Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Tanimbar Astuty Dwiwahyuni, SS, MM.Pd
omisi IV DPRD Provinsi Maluku bersama Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Maluku, melakukan rapat bersama guna membahas sejumlah teknis terkait dengan penyelenggaraan embarkasi ibadah haji tahun 1443 H – 2022.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, akhirnya memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku DR Zulkarnain, M.S, Sp. JPK, FIHA dan sejumlah direktur rumah sakit, Kamis (19/5/2022) di ruang rapat Komisi DPRD Maluku untuk dimintai keterangan terkait keterlambatan pembayaran jasa tenaga kesehatan Covid-19 tahun 2020.