Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR-RI), Hendrik Lewerissa, menyayangkan dengan sikap pemerintah yang terkesan cuek terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) ke DPR untuk dibahas secara bersama, namun sayangnya RUU Kepulauan tersebut sampai saat ini belum juga dibahas.
Pemerintah Provinsi Maluku kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Maluku, itu berarti selama tiga tahun berturut-turut Pemprov Maluku meraih Opini WTP sejak tahun 2019.
Sesuai amanat pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka DPRD harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) paling lambat 30 hari setelah diterima dari Pemerintah.
etelah mendapat mandat dari PWI Pusat sebagai Pelaksana Tugas Ketua PWI Maluku, Petrus Oratmangun beserta jajaran melakukan audens dengan Kepala Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si, yang didampingi, Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Maluku, John. A. Rumlawang, S.Sos.,M.Si, Selasa (29/3/2022).