Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, dirinya tidak segan-segan memecat kepala sekolah dari jabatannya, jika kedapatan berlaku tidak adil, dan tidak jujur dalam proses pemenuhan formasi kuota tenaga pendidik
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra secara tegas meminta Gubernur Maluku Murad Ismail agar resmi menyurati Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta terkait status tenaga honorer yang rencana akan di hapus.
bahwa Pemerintah Kota Ambon akan segera membuka lowongan 940 formasi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon,SH,MH menilai 2000-an tenaga honor dengan perjanjian kerja adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang peran penting dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan, mewujudkan pembangunan dan melaksanakan pelayanan publik