AMBON, LaskarMaluku.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Maluku, mengajukan usulan naskah anggaran pengawasan senilai Rp 260 Miliar kepada DPRD Maluku.

Pasalnya, Maluku merupakan daerah kepulauan yang memerlukan kerja ekstra untuk memantau dan mengawasi proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta kepala daerah 11 kabupaten se-maluku.

Hal tersebut disampaikan ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair, Kepada awak media usai menggelar rapat bersama komisi I DPRD Maluku, Selasa (17/1/2023).

“Untuk hibah kita usulkan Rp 260 Miliar rupiah itu masih perhitungan yang ideal karena tentu saja ada sharing cost dengan 11 kabupaten kota, ada penyesuaian yang jika bisa akan kami penuhi,” terangnya.

Menurutnya, wilayah di Maluku ini non kontinental memerlukan kerja ekstra tentunya bagi stakeholder penyelenggara pesta demokrasi pemilu.

“Kenapa anggaran yang dibutuhkan sangat besar sedangkan kita diperhadapkan dengan APBD yang minim, karena kita sudah memperhitungkan secara matang dengan beberapa indikator di lapangan sehingga ini sesuai dengan kerja-kerja pengawasan,” tukasnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra di kesempatan yang sama mengatakan, rezim penganggaran yang ada bersifat kontinental sementara wilayah kita ini kepulauan, itulah kenapa hibah tersebut sangat penting kalau untuk KPU sekitar Rp 315 Miliar dan Bawaslu sekitar Rp 269 miliar dan itu memang itu merupakan anggaran yang sangat besar.

Politisi PKS tersebut menambahkan, anggaran yang diusulkan sesuai kondisi dan realitanya pasti juga akan dilakukan verifikasi baik Bawaslu dan KPU. (***)