Share

AMBON, LaskarMaluku.com – Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) mengakui kalau, jumlah angka pengguran di Provinsi Maluku kian meningkat sehingga pihaknya berupaya mendatangkan investor di daerah ini, dalam upaya menekan lajunya pengangguran berjamah.

Niat baik dari pemerintah mendatangkan para investor ini patut diberikan apresiasi.

Tapi disisi lain dikuatirkan bagian dari upaya pengalihan isu dari TGPP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2022.

“Investasi ini benar atau tidak jangan-jangan upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari pertanggung jawaban LPJ atau ada kepentingan popularitas istrinya yang mau menjadi calon anggota DPR RI,”ungkap salah satu tokoh masyarakat Yusuf Leatemia.

Kendati begitu niat baik TGPP bisa diapresiasi karena “Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, terus berupaya mendatangkan investor untuk berinvestasi di daerah ini guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah ini.

Namun disisi lain, langkah yang dilakukan boleh dibilang hanya bagian dari strategi TGPP mengalihkan isu. Karena penggunaan dana sekitar Rp 1’57 M sekian dan sebanyak Rp 757.100.000 digunakan untuk belanja operasional.

Menurut Yusuf Leatemia ini sudah bisa menjadi temuan DPRD Maluku, untuk direkomendasikan dan dilaporkan ke Kejaksaan atau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BACA JUGA:  Kepala BNN Maluku Akui Pengiriman Narkoba Banyak Melalui Jasa Pengiriman Ekspedisi

Apalagi proses penanganan stunting yang seharusnya menjadi rana Wakil Gubernur Maluku, seakan dirampok oleh Ketua TP PKK, Provinsi Maluku.

“DPRD tidak boleh diam, harus menindaklanjutinya melalui sebuah mekanisme supaya DPRD sebagai representasi rakyat mampu mempertanggungjawabkan itu kepada publik, apabila terjadi tindakan pelanggaran dan atau indikasi penyahgunaan kekuasaan terhadap keuangan negara,”tandas Leatemia.

Kebijakan pemerintah pusat terkait penggunaan penurunan stunting, khususnya di Provinsi Maluku dianggarkan melalui beberapa OPD, lanjut Yusuf Leatemia, terkesan dihabiskan hanya untuk biaya perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.

Temuan DPRD Maluku ini yang kemudian terindikasi OPD dibawah kendali Gubernur Maluku disinyalir ada perintah terselubung untuk kemudian tidak menghadiri undangan pembahasan LPJ.

Pangalihan isu dengan menggaet PT Comextra Mayora, yang konon katanya sebuah perusahaan raksasa yang berkedudukan di kota Angin Mamiri itu,  bergerak di bidang pertanian dan perkebunan jambu mete serta bersertifikat internasional.

“Perusahaan yang berkedudukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan itu selama ini sudah mengekspor Jambu Mete ke seluruh dunia, setiap tahunnya mengirim sekitar 4 ribu kontainer ke negara tujuan yang mempekerjakan karyawan kurang lebih 4 ribu orang’ “kata Basalamah penuh memuji.

BACA JUGA:  Perkenalkan SMA Pradita Dirgantara Lanud Dominicus Dumatubun ke SMP Budhi Mulya

Hadir pada kesempatan itu, Sekda Maluku, Sadali Ie, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah, Penjabat Bupati Maluku Tengah, DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ketua TGPP, Hadi Basalamah mengatakan, PT Comextra Mayora, merupakan perusahaan bergerak di Pertanian dan perkebunan yang berskala dunia.

“Atas nama Pak Gubernur, kami ucapkan terima kasih komitmen terkait investasi di Maluku.

PT Comextra Mayora sebuah perusahaan mampu perkerjakan 4000 pekerja,”kata Basalamah

Pertemuan yang difasilitasi oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah tersebut, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU. Sekda mengatakan, atas nama pemerintah Provinsi Maluku, pada kesempatan itu menyambut baik, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, kepada PT. Comextra Mayora, yang memiliki rasa kepedulian tinggi, bagaimana turut bertanggungjawab untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di bumi raja-raja.

Meski begitu, upaya menekan lajunya angka pertambahan pengangguran di Maluku dengan mendatangkan investor sebatas retorika belaka.

Pasalnya Gubernur Maluku, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak mampu memulihkan stabilitas keamanan di daerah ini.

BACA JUGA:  KPU MBD Umumkan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten MBD Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024

“Gubernur inikan wakil pemerintah pusat di daerah, tugasnya ketika timbul suatu gejolak, gubernur harus berkordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk atasi berbagai gejolak yang timbul, malah terkesan beliau tidak peduli terhadap intabilitas yang terjadi berulang-ulang dan bergeser dari satu daerah ke daerah lain, ” Ungkap Yusuf Leatemia.

Menurutnya, pada prinsipnya langkah yang dibuat tim TGPP sangat bagus hanya saja upaya mendatangkan para investor ke daerah ini semestinya dilakukan awal-awal pemerintahan, seraya menekankan pada upaya menciptakan  stabilitas keamanan.

“Kita boleh saja mendatangkan sebanyak mungkin para investor untuk berinvestasi, tapi daerah sasaran yang mau dan hendak berinvestasi tidak aman gimana jadinya “tanya Leatemia sembari mengingatkan tim TGPP supaya tidak sekedar berwacana dalam hal ” investasi” guna menekan lajunya angka pengangguran di Maluku.

Ini jelas bahwa kepemimpinan Murad Ismail menjadi sebuah catatan kritis bagi masyarakat Maluku, kalau kepemimpinannya tidak berhasil dalam menciptakan lapangan kerja. Maka dampak yang dirasakan sekarang ini, jumlah angka pengangguran bertambah banyak dimana-mana dan tercipta kesenjangan sosial sana-sini, peluang usaha kecil dan menengah untuk berkesempatan berusaha terasa sulit. (L05)