LASKAR – Masyarakat Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku meminta pemerintah untuk menambah alokasi dana desa (ADD) di tahun yang akan datang sebab untuk tahun 2019 dirasakan belum cukup untuk memenuhi keperluan terutama pemberdayaan masyarakat.

“Kami usulkan kalau boleh ditahun yang akan datang bisa dilakukan penambahan dana desa, sebab jumlah dana desa tahun ini belum diserap oleh seluruh kebutuhan di desa terutama untk pengembangan desa dan pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) dan juga pembangunan dalam desa,” kata salah seorang tokoh masyarakat Latuhalat Jusuf Latumeten pada acara dialog yang dikemas dalam acara “Bacarita Deng Kemenkeu” dengan tema pengelolaan dana desa dan pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) di Desa Latuhalat, Sabtu. (14/12/2019).

DD Desa Latuhalat tahun 2019 sebesar Rp 1,67 miliar, yang yang sudah dicairkan sebesar Rp 716,46 juta, kalau dicairkan semua kami rasa tidak cukup, sebab ke depan kami ingin tingkatkan lagi pendapatan desa melalui pengembangan pariwisata di kawasan pegunungan, katanya.

“Jadi kami usulkan, kalau boleh di tahun depan sudah bisa ada penambahan untuk membantu pengembangan di Desa Latuhalat,” kata Jusuf Latumeten.

Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Erwin Situmorang seusai acara “Bacarita Deng Menkeu” ketika dikonfirmasi terkait permintaan masyarakat Desa Latuhalat mengatakan, akan diperhatikan, sebab masih banyak masukan juga dari masyarakat yang harus mendapat perhatian, terutama dananya peran pemerintah dalam memberikan dukungan kepada mereka.

“Sudah saya sampaikan tadi bahwa pemerintah memang punya keterbatasan, karena itu nanti kita coba cari mana masukan-masukan yang merupakan tanggungjawab pemerintah daerah akan ditindaklanjuti tetapi yang terkait dengan pemerintah Pusat akan sampaikan ke pusat apa yang mereka harapkan terutama DD itu bisa direalisasikan,” ujarnya.

Kegiatan hari ini juga berkaitan dengan perayaan hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, namun baru dilakukan pada Sabtu, tanggal 14 Desember 2019. Ini untuk mendengar apa saja yang bisa dibantu.

“Silakan sampaikan hal-hal yang bisa kami bantu, sebab yang hadir pada acara Bacarita ini juga teman-teman dari Perbendaharaan yang merupakan organisasi di Departemen Keuangan yang mengontrol semua dana dari pemerintah pusat yang ada di daerah ini,” katanya. (L02)