Walikota Ambon, Richard Louhenapessy |
LASKAR – Pelayanan publik kini menjadi sangat penting dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena itu, tiap daerah berlomba melakukan pembenahan secara serius, tidak terkecuali Kota Ambon.
Sebagai ibu negeri tanah Maluku, duet Walikota – Wakil Walikota, Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler, terus berupaya memberikan yang terbaik, meski saat ini, melalui salah satu lembaga terpercaya –, Ombusdmen yang oleh Presiden ditugaskan melakukan penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik, masih berada dalam zona kuning.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memberikan apresiasi meski saat ini, kota yang dipimpinnya berada dalam zona kuning. Sebab, berdasarkan informasi, terdapat daerah lainnya di tanah air yang masih dalam zona merah.
“Kita tetap dan terus berupaya dari hari ke hari, pelayanan publik semakin ditingkatkan. Ini pekerjaaan berat tetapi akan menjadi ringan jika pembenahan dan kinerja aparatur sebagai pelayan semakin ditingkatkan. Kreatifitas, inovatif dalam semangat profesionalisme sebagai seorang aparatur dituntut memberikan yang terbaik bagi publik, bagi rakyat di kota ini, termasuk siapa saja yang datang di Kota Ambon,” tegasnya saat dihubungi LASKAR, Minggu (1/10/2017).
Menurutnya, kebutuhan dasar warga kota harus dilayani secara baik lantaran menjadi syarat utama Kota Ambon menuju zona hijau. “Dengan berada pada zona hijau, otomatis standar atau kriteria –, ukuran yang dipakai akan terpenuhi, sehingga penilaian kepatuhan pelayanan publik yang masih berada pada zona kuning ini, sebagai cambuk untuk dilakukan peningkatan. Jadi memang semangat perubahan harus sungguh-sungguh ditanamkan dalam diri aparatur Pemkot Ambon,” ujarnya.
Orang pertama di kota bertajuk manise ini optimis, kerja keras, penuh tanggung jawab dalam pelayanan publik bisa mengantar Kota Ambon meraih zona hijau, dan menerima penghargaan langsung dari Presiden Joko Widodo.
“Sebagai Walikota, saya dan pak Syarif sebagai Wakil Walikota, sudah bertekad dan berulang kali mengingatkan bahwa seluruh aparatur wajib memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Tentunya kinerja mereka harus didukung berbagai fasilitas pendukung,” ungkapnya.
Masih menurut Richard, pihaknya menyadari zaman sudah demikian maju sehingga bergerak ke arah penggunaan IT menjadi sangat penting.
“Dengan begitu waktu yang dibutuhkan sedapat mungkin lebih singkat, cepat, tepat dan menyenangkan publik,” jelasnya, sembari menambahkan, dalam berbagai aspek kebutuhan dasar lainnya, maka ketersediaan sarana dan prasarana menjadi kunci utama.
Dia optimis, Memorandum of Understanding (MoU) Pemkot Ambon bersama Ombusdmen RI Perwakilan Maluku, suatu saat mengantar Kota Ambon pada zona hijau pelayanan publik dan berhak mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Joko Widodo.
Diketahui, berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombusdmen RI Kantor Perwakilan Maluku, Kota Ambon berada pada zona kuning. “Itu berarti, harus lebih ditingkatkan agar posisi zona kuning bisa meningkat menuju zona hijau,” ujar Kepala Kantor Ombusdmen RI Perwakilan Maluku, Hasan Selamat, SH MH, dalam serial diskusi media yang difasilitasi Yayasan Arika Mahina.
Serial diskusi media yang berlangsung di kantor Yayasan Arika Mahina, Jumat (29/9/2017) dengan topik “Peta Kualitas Pelayanan Publik yang Pro Poor dan Berkeadilan Gender di Kota Ambon” itu, terungkap untuk Pemerintah Provinsi Maluku, berdasarkan penilaian Ombusdmen RI Perwakilan Maluku, ternyata berada pada zona merah.
“Jadi secara umum, pelayanan publik di Maluku belum menyentuh masyarakat. Sebab pada tahun 2016 Ombusdmen RI Perwakilan Maluku melakukan penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik dan pemerintah Provinsi Maluku berada dalam zona merah. Itu menunjukan pelayanan mereka sangat buruk,” beber Hasan Selamat.
Dikatakan, bagi yang masih berada pada zona merah diharapkan berupaya menuju kepada zona kuning dan lebih meningkat lagi. “Ya, dari zona merah ke zona kuning dan selanjutnya menuju zona hijau. Nah, kita berharap Kota Ambon yang berada pada zona kuning agar lebih ditingkatkan sehingga bisa mencapai zona hijau,” katanya.
Ombusdmen RI Perwakilan Maluku, kata Hasan, di bulan Oktober ini siap melansir lagi hasil penilaian terbaru dan bagi daerah yang mendapat zona hijau akan diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, pengumuman dari Ombusdmen langsung diketahui oleh Presiden, sehingga hasil penilaian yang dirilis, semakin memacu tiap daerah, baik itu pemerintah provinsi Maluku maupun kabupaten/kota terus berpacu meningkatkan pelayanan publik. (L03)