AMBON, LaskarMaluku.com — Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura (Unpatti) akan menjadi tuan rumah Forum Komunikasi (FORKOM) FKIP Negeri Se-Indonesia 2026 pada 5–8 November 2026 di Ambon, Maluku.

Forum yang mengusung tema “Baku Kele Toma Maju, Harmony in Diversity” ini akan mempertemukan pimpinan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dari berbagai daerah untuk membahas peningkatan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum adaptif, serta kontribusi perguruan tinggi terhadap kebijakan pendidikan nasional.

Rencana pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Dekanat FKIP Unpatti, Selasa (13/10/2026).

Konferensi pers dihadiri Dekan FKIP Unpatti Izaak Hendrik Wenno, Ketua Panitia FORKOM FKIP Negeri Se-Indonesia 2026 Agust Ufie, serta Wakil Dekan Bidang Akademik Karolis Anaktototy, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Iwan Rumalean, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni Anderson L. Palinussa.

Dekan FKIP Unpatti, Izaak Hendrik Wenno, menjelaskan bahwa FORKOM tidak sekadar menjadi ruang pertemuan antar pimpinan fakultas kependidikan, tetapi juga wadah untuk merumuskan pemikiran dan rekomendasi bagi pemerintah.

Forum tersebut diharapkan mampu mempertemukan pengalaman berbagai LPTK untuk merespons persoalan pendidikan di tingkat nasional maupun tantangan pendidikan global.

“Forum Komunikasi LPTK ini hadir sebenarnya bukan cuma sekadar satu perhimpunan atau gagasan untuk organisasi semata, tetapi dia memberikan kontribusi bagi pemerintah,” kata Izaak Hendrik Wenno.

Menurut Izaak, forum tersebut melibatkan unsur pimpinan LPTK, mulai dari dekan, wakil dekan, ketua jurusan, hingga ketua program studi. Berdasarkan keterangannya, terdapat 34 LPTK atau FKIP negeri di Indonesia, selain perguruan tinggi swasta yang juga menyelenggarakan pendidikan tenaga kependidikan.

Ia menjelaskan, salah satu kontribusi yang dikaitkan dengan perjalanan FORKOM ialah pengembangan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Lembaga tersebut berperan dalam penjaminan mutu dan akreditasi program studi kependidikan. Menurut Izaak, pengembangan standar akreditasi menjadi bagian dari upaya mendorong kualitas pendidikan yang mampu bersaing pada tingkat internasional.

FORKOM 2026 juga akan menjadi ruang pembahasan persoalan pendidikan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Hasil diskusi dan argumentasi para pimpinan LPTK direncanakan dirumuskan dalam bentuk dokumen rekomendasi untuk disampaikan kepada kementerian terkait, terutama yang menangani pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, serta kebudayaan.

Izaak mengatakan, agenda tersebut penting karena persoalan pendidikan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kebijakan yang berlaku secara nasional, menurut dia, perlu diterjemahkan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, ketersediaan sumber daya manusia, serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah.

Kurikulum Adaptif Menjadi Salah Satu Agenda Penting

Salah satu gagasan yang akan didorong dalam forum tersebut adalah pengembangan kurikulum adaptif yang menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik daerah. Gagasan ini dinilai relevan bagi wilayah kepulauan seperti Maluku, yang menghadapi tantangan geografis, keterbatasan akses, dan distribusi tenaga pendidik yang belum merata.

Izaak menilai pendekatan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada keseragaman pelaksanaan kurikulum nasional. Sekolah dan perguruan tinggi juga perlu mengembangkan pembelajaran yang kontekstual agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan serta potensi lingkungan peserta didik.

“Jadi kita tidak lagi seperti di Indonesia terlalu banyak orientasi kurikulum kita nasional, ikuti kurikulum nasional semuanya tidak, tapi kita bisa menggunakan kurikulum operasional atau yang sekarang kita lagi pikirkan itu adalah kita akan mencoba untuk menghasilkan satu kurikulum adaptif,” ujarnya.

Menurut dia, kurikulum adaptif dapat menjadi salah satu cara untuk menghubungkan standar pendidikan nasional dengan realitas lokal. Dalam konteks Maluku, karakteristik kepulauan dan potensi maritim dapat menjadi dasar pengembangan pembelajaran yang lebih konkret, termasuk pada bidang perikanan, pertanian, ekonomi, dan pendidikan.

Gagasan tersebut sekaligus berkaitan dengan upaya Universitas Pattimura memperkuat identitas sebagai perguruan tinggi berbasis kepulauan. Izaak menilai, karakteristik wilayah Maluku perlu menjadi kekuatan akademik yang dikembangkan melalui penelitian, pembelajaran, dan kerja sama internasional.

Ia juga menyoroti persoalan mendasar yang masih memengaruhi mutu pendidikan di Maluku, terutama infrastruktur digital, pemerataan guru berdasarkan mata pelajaran, serta keterbatasan tenaga pendidik produktif di sekolah menengah kejuruan. Menurutnya, kekurangan guru pada bidang tertentu dapat menghambat proses pembelajaran dan memengaruhi kesiapan peserta didik menghadapi evaluasi akademik.

Izak menambahkan, penguatan infrastruktur digital dapat menjadi alternatif untuk memperluas akses pembinaan guru di wilayah yang berjauhan. Pertemuan kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran, misalnya, dapat memanfaatkan sistem daring untuk mengurangi kendala transportasi antarpulau.

Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus disertai penguatan kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru. Pembinaan manajerial kepala sekolah serta pelatihan pembelajaran bagi guru disebut sebagai bagian dari upaya yang sedang dikembangkan melalui kerja sama FKIP Unpatti dengan pihak terkait.

Ditargetkan Dihadiri 500 Peserta

Ketua Panitia FORKOM FKIP Negeri Se-Indonesia 2026, Agust Ufie, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan akan berlangsung selama empat hari, mulai 5 hingga 8 November 2026. Panitia menyiapkan sejumlah agenda akademik, pertemuan organisasi, perlombaan mahasiswa, seminar internasional, serta kegiatan pengenalan potensi daerah.

Pada 5 November, panitia merencanakan penyelenggaraan acara penyambutan peserta di Gedung Presisi milik Polda Maluku. Pembukaan kegiatan utama dijadwalkan berlangsung pada 6 November di lokasi yang sama, dengan rencana pembukaan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Setelah agenda pembukaan, para pimpinan LPTK akan mengikuti pertemuan berdasarkan bidang masing-masing. Panitia menyiapkan sejumlah lokasi berbeda di Kota Ambon, antara lain Red Bricks Cafe & Resto untuk pertemuan para dekan, The City untuk wakil dekan bidang akademik, Cafe Mandar untuk wakil dekan bidang keuangan dan umum, serta Walang Pasir Putih untuk wakil dekan bidang kemahasiswaan, kerja sama, dan alumni.

“Dan tanggal 5 itu kami akan buat acara pembukaan welcome ceremony-nya di Presisi, Gedung Presisi milik Polda Maluku. Kemudian pada tanggal 6 hari Jumat itu pembukaan acaranya oleh Pak Menteri di Presisi juga,” kata Agust Ufie.

Panitia juga menjadwalkan kegiatan wisata edukatif ke Hila pada Sabtu, 7 November, yang dilanjutkan dengan acara penutupan di Hotel The Natsepa. Untuk menunjang kedatangan peserta dari berbagai daerah, panitia menyiapkan sekitar 10 hotel di Kota Ambon sebagai lokasi penginapan.

Menurut Agust, rangkaian kegiatan mahasiswa mencakup debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah tingkat nasional dan internasional, media digital, video vlog kearifan lokal, serta microteaching internasional. Panitia menyebut sejumlah kategori perlombaan telah memasuki tahap penilaian berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers.

Selain agenda akademik, FORKOM juga akan menyelenggarakan seminar internasional dengan menghadirkan pemateri dari dalam dan luar negeri. Izaak menyebutkan rencana kehadiran peserta atau pembicara dari Australia, Korea Selatan, dan Malaysia untuk berdiskusi mengenai perkembangan pendidikan dalam perspektif global.

Panitia berharap kegiatan tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan kegiatan sekaligus memperkenalkan Ambon sebagai kota musik dan Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan potensi pendidikan serta kebudayaan yang beragam.

Tantangan Maluku Menjadi Bagian Dari Agenda Mutu Pendidikan

Izak Wenno memperkirakan jumlah peserta FORKOM 2026 dapat mencapai sekitar 500 orang dari 34 LPTK negeri, termasuk FKIP Unpatti. Ia menyebutkan bahwa jumlah pendaftar pada saat konferensi pers telah mencapai sekitar 300 orang, meskipun jumlah akhir peserta masih bergantung pada perkembangan pendaftaran dan kelancaran perjalanan menuju Ambon.

Besarnya partisipasi tersebut diharapkan membuka ruang pertukaran gagasan antarpimpinan LPTK mengenai persoalan pendidikan yang dihadapi masing-masing wilayah. Bagi Maluku, pembahasan itu penting karena tantangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan capaian akademik, tetapi juga akses geografis, ketersediaan guru sesuai bidang keahlian, dan dukungan infrastruktur pembelajaran.

Izak menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di daerah kepulauan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi wilayah. Pemanfaatan teknologi digital, pemerataan guru mata pelajaran, penguatan kapasitas kepala sekolah, serta pembelajaran kontekstual dinilai perlu berjalan beriringan.

Melalui FORKOM FKIP Negeri Se-Indonesia 2026, FKIP Unpatti berharap pertemuan akademik tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, bukan berhenti pada pertukaran gagasan. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil diskusi diterjemahkan menjadi kebijakan, program pendampingan, dan langkah konkret yang berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.

Dengan tema “Baku Kele Toma Maju, Harmony in Diversity”, FORKOM 2026 menempatkan keberagaman sebagai landasan kerja sama antarlembaga pendidikan. Forum di Ambon ini diharapkan memperkuat kolaborasi LPTK dalam merespons kebutuhan pendidikan Indonesia sekaligus mendorong pengembangan model pembelajaran yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah.

Sementara itu Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara komisi II, Komisi III bersama mitra antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, (BMKG) Dinas Kehutanan, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) dan sejumlah mitra strategis lainnya, membicarakan Mitigasi Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan).

Mitigasi Karhutla ini merupakan serangkaian upaya terencana untuk mengurangi risiko, mencegah terjadinya kebakaran, serta menekan dampak kerusakan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi sebelum atau saat bencana tersebut terjadi.

BMKG memperkirakan hingga pada Maret 2027, kota Ambon masi berada dalam kondisi cuaca ekstrem. Kondisi ini tentu sangat beperngaruh terhadap awan tebal yang dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan dan berdampak terhadap penerbangan dan situasional lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Kapala BMKG provinsi Maluku, Sujabar dalam rapat dengar pendapat gabungan yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD provinsi Maluku, Rabu sore (14/10/2026).

Apabila kondisi ini terus berlangsung maka, Panitia  FORKOM FKIP Negeri Se-Indonesia 2026, harus mengambil langkah-langkah antisipatif, apabila peserta tidak bisa menggunakan pesawat paling tidak harus menyesuaikan jadwal kapal Pelni untuk saat ini. (L05)