LASKAR – Dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriyah, Komisi II DPRD Kota Ambon akan menggandeng Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk menggelar sidak atau operasi pasar.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Harry Far-Far, dilakukannya operasi pasar guna mengantisipasi adanya penimbunan barang pokok.
“Nanti sebelum Ramadhan akan ada sidak-sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi dan juga megandeng pihak Polres supaya kita menghindari mafia-mafia penimbunan dan sebagainya,” kata Harry kepada pers di Baileo Belakang Soya Ambon, Senin (21/3/2022).
Dirinya mengatakan, saat ini berdasarkan laporan masyarakat, beberapa barang pokok mengalami kelangkaan seperti minyak kelapa, gula pasir, dan garam.
Sehingga perlu adanya kroscek langsung di lapangan terkait penyebab kelangkaan beberapa barang pokok itu.
Dirinya juga mendorong agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Kota Ambon harus berupaya untuk menstabilkan harga barang.
“Makanya itu kemarin kita mendorong untuk Dinas Indag harus melaksanakan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan menghindari adanya timbunan,” tandas Harry.
Harry menambahkan, menjelang Bulan Suci Ramadhan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Kota Ambon bakal menggelar pasar murah di Kota Ambon.
“Kemarin sudah diisyaratkan oleh Pemkot Ambon, bahwa nanti juga akan ada pasar murah saat Ramadhan di dua lokasi yakni Kawasan Waiheru dan Ahuru,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon itu seraya berharap agar pasar murah bisa menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan.
Stok Bahan Pokok Belum Terpenuhi
Sementara itu, Komisi II dalam rapat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Kota Ambon bersama distributor dan para pengecer di Kota Ambon, Senin (21/3/2022) terungkap jika stok bahan pokok jelang Ramadan 1443 Hijriyah belum bisa terpenuhi dengan baik.
“Memang stoknya untuk saat ini belum bisa tercover hingga memasuki Ramadan nanti, dan itu sesuai pengakuan para distributor dan pengecer saat rapat,” kata Harry Far-Far usai rapat.
Dirinya menegaskan, saat ini sudah banyak keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan pokok seperti minyak goreng, gula pasir dan garam, dan semua bahan pokok ini sangat dibutuhkan menjelang Bulan Suci Ramadhan.
Lantaran itu, dirinya meminta agar para distributor berupaya untuk menstabilkan stok bahan pokok bahkan hingga tiga bulan kedepan.
“Kita sudah mendorong mereka untuk mau memastikan bahwa selama tiga bulan kedepan stoknya bisa terjamin, itu yang kita minta.
Pemkot Pastikan Minyak Goreng Tetap Terjaga
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) memastikan ketersediaan stok minyak goreng tetap terjaga menjelang Ramadhan.
Kepala Dinas (Kadis) Perindag Kota Ambon, Sirjohn Slarmanat mengatakan, berdasarkan laporan yang disampaikan para distributor dalam pertemuan di Balai Kota, kebutuhan bahan pokok terutama minyak goreng tetap terjaga.
Dirinya menambahkan, di Ambon tidak ada minyak goreng curah sawit yang disubsidi harganya oleh Pemerintah Pusat, yang ada adalah minyak goreng kemasan atau premium.
“Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022, subsidi harga hanya untuk minyak goreng curah sawit, sehingga di Kota Ambon untuk minyak goreng kemasan atau premium harganya kita kembalikan ke mekanisme pasar, sambil menunggu ada HET yang ditetapkan kementerian melalui Pemerintah Provinsi,” katanya.
Menurut Slarmanat, hal yang paling utama adalah menjaga agar jangan sampai terjadi kelangkaan stok minyak goreng, karena itu para distributor telah diminta untuk menjaga alur distribusi, ke agen, sub agen, hingga pengecer dan konsumen.
Ditambahkan, jika ada pembelian dalam jumlah banyak, harus dicatat identitas jelas dan dilaporkan ke pemerintah lewat Dinas Perindag untuk pengawasan, karena ditakutkan di distributor stok aman, namun di level bawahnya justru langka.
Untuk itu, terkait pengawasan, Kadis mengaku telah berkoordinasi dengan Polresta Pulau Ambon dan Pulau- pulau Lease dalam menjamin kestabilan stok, sebagaimana arahan Presiden untuk melibatkan Polri dalam pengawasan minyak goreng.
“Saya tekankan jika ada yang lakukan tindakan-tindakan spekulan atau penimbunan, maka akan berurusan dengan kepolisian dan kita pasang police line di gudangnya, lalu penerapan sanksi mulai sanksi tertulis hingga pencabutan izin usaha,” tegasnya. (L06)