LASKAR – Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, Pemerintah Kota Ambon saat ini tengah berupaya agar masyarakat beralih penggunaan minyak tanah ke gas elpiji.
Menurutnya, peralihan minyak tanah ke gas elpiji ini diupayakan sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah pusat.
“Nanti kita kerjasama dengan berbagai pihak untuk kita sama-sama lalukan konversi minyak tanah ke gas,” ungkap Wattimena kepada pers, Selasa (6/9/2022).
Disamping itu, Wattimena juga meminta kepada DPRD Kota Ambon untuk memperjuangakan penambahan kuota Mitan ke SKK Migas.
Hal ini agar dapat mengantisipasi kelangkaan Mitan sambil menunggu peralihan ke gas elpiji.
“DPRD Kota Ambon sementara ke Jakarta, saya minta kepada mereka kalau bisa perjuangkan ke SKK Migas untuk penambahan kouta minyak tanah Kota Ambon, sambil kita berupaya untuk melakukan pengalihan penggunaan minyak tanah ke gas,”kata Wattimena.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, point yang paling penting dari konversi minyak tanah ke gas elpiji, jangan hanya bersifat kebijakan.
Pemkot harus memastikan jika sosialisasi terkait konversi minyak tanah ke gas elpiji ini harus benar-benar matang. Artinya, kebijakan ini perlu diketahui masyarakat hingga lapisan paling bawah.
“Matangkan dulu, sosialisasi sebelum ini diberlakukan di Ambon. Sebab cukup sulit merubah kebiasan orang,” kata Laturiuw kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).
Dikatakan, beralih dari minyak tanah ke gas elpiji juga akan pengaruhi faktor-faktor yang menentukan penghasilan dari masyarakat atau orang yang terbiasa menggunakan minyak tanah.
“Ya bisa saja. sebab orang yang sudah terbiasa dengan minyak tanah tidak mungkin satu dua hari itu langsung pindah ke gas elpiji,”cetusnya.
Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, jika ada kebijakan seperti itu, maka pemerintah pun harus berpikir soal dampak psikologis dari masyarakat.
Caranya, bukan dengan pemerintah membatasi penggunaan gas elpiji, tapi harus sudah lewati sosialisasi yang maksimal.
“Silahkan pakai gas elpiji, kita juga dukung. Tapi sosialisasi itu jauh lebih penting agar pemerintah bisa mengetahui keluhan masyarakat soal peralihan dimaksud,”sarannya. (L06)