LASKAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Provinsi Maluku.
Dalam rapat paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Maluku, Drs Lucky Wattimury, yang dipusatkan di lantai 2 ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Karang panjang (Karpan) Ambon, Jumat (19/8/2022).
Ketua DPRD Maluku, Drs Lucky Wattimury, mengatakan Bangsa Indonesia baru saja memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, semoga semangat Proklamasi dan Kemerdekaan akan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa di Provinsi Maluku.
Menurut Wattimuryi, pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dapat memecahkan masalah-masalah tersebut, apakah itu masalah kemiskinan, pengangguran, sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, kelautan energi dan mineral dan lain-lain sebagainya.
“Tadi banyak sudah disampaikan oleh pak gubernur, yang sangat diperlukan adalah bagaimana kita membangun budaya kerja,”kata Wattimury.
Dikatakan, budaya adalah sebuah kerja atau karya manusia yang meliputi pikiran. Budaya diciptakan oleh manusia dan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab budayanya.
“Melalui program-program pembangunan yang saat ini dilaksanakan pemerintah termasuk pemerintah daerah Provinsi Maluku bagaimana budaya politik bisa kita jadikan sebagai jiwa mengabdi dan membangun Maluku yang sama-sama kita cintai,” jelas Wattimury.
Lebih lanjut, Wattimury mengatakan, budaya politik dapat diterjemahkan sebagai tindakan dan perbuatan berdasarkan pikiran dan akal budi manusia dalam rangka menetapkan berbagai kebijakan, terkait dengan sistem pemerintahan.
Ditambahkan, kebijakan public, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dan negara hukum dan keadilan serta kemampuan dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan pada hakekatnya mengikat kita semua karena budaya politik memiliki kaitan dengan perilaku manusia yang terlibat dalam penetapan kebijakan politik atau kebijakan publik, baik itu kebijakan yang merencanakan program pembangunan, membuat inovasi sampai pada perencanaan anggaran pembangunan itu sendiri.
“Budaya politik juga memiliki reaksi dengan partisipasi politik masyarakat. Semua tindakan politik pemerintah DPRD atau mengambil kebijakan publik lainnya akan menjadi bermakna apabila peran politik yang kita lakukan menyentuh persoalan mendasar dari kehidupan manusia dan masyarakat di Provinsi Maluku ini,”ungkap Wattimury seraya menambahkan, ketika semua ini terjadi maka disitulah nilai budaya politik melalui karya dan pikiran diimplementasikan.
Wattimury menambahkan, dalam paripurna ini pihaknya terpanggil untuk menyatakan keadilan dan kesejahteraan alam konteks mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Menurutnya, biarlah apa yang sudah dicapai menjadi pemicu semangat dan dorongan untuk menangani yang kurang, memperbaiki yang salah dan mengganggu orang yang belum tertanggulangi serta membangun yang belum dibangun.
Lebih lanjut, Wattimury juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak termasuk teman-teman media yang selalu menginformasikan kerja kerja dewan kepada masyarakat
Dalam kesempatan itu, Gubernur Maluku, Irjen Pol. Drs. Murad Ismail dalam sambutanya menyampaikan sejumlah capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku.
Meskipun selama dua tahun lebih diterpa pandemic Covid-19, namun kondisi perekonomian Maluku menunjukkan geliat pertumbuhan yang signifikan.
Hal tersebut disampaikannya Gubernur saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka memperingati HUT ke-77 Provinsi Maluku.
Lebih lanjut, Gubernur mengatakan, Badan Pusat statistik (BPS) telah menerbitkan data-data ekonomi makro, dimana pertumbuhan ekonomi Maluku untuk kuartal kedua Tahun 2022 sebesar 4,81 persen.
Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2021 berada pada angka 69,71 atau meningkat 0,32 persen dari tahun 2020.
Angka Stunting juga, papar Gubernur mengalami penurunan dari 34,02 persen pada tahun 2018 menjadi 28,7 persen pada tahun 2021.
Gubernur memaparkan, capaian perbaikan makro ekonomi Maluku tersebut, diikuti dengan predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.
Ia juga menyampaikan, capaian tersebut adalah hasil kerja keras pemerintah daerah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat.
Selain memaparkan sejumlah capaian kinerja, dalam sidang istimewa dalam rangka HUT ke-77 Provinsi Maluku, gubernur juga menyampaikan tentang perjalanan sejarah berdirinya Negara Indonesia yang diikuti dengan lahirnya Provinsi Maluku, telah melalui etape ujian yang berat.
“Kemerdekaan bangsa ini bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut melalui perjuangan yang sangat berat,” kata gubernur mengingatkan.
Sejalan dengan tema HUT ke-77, “Baku Gandeng, Maluku Bisa”, mengingatkan bila ada budaya yang diwariskan pendahulu, tentang semangat kebersamaan dan persaudaraan sejati di Maluku.
“Alhamdulillah kita berhasil melaluinya. Perang rakyat, perang gerilya serta diplomasi gencar dilakukan dan hasilnya Indonesia tampil sebagai bangsa yang merdeka,” terang Gubernur.
Menurutnya, diawal masa kemerdekaan, para pejuang pemuda Nyong Ambon telah tampil mewakili Maluku, sebagai salah satu dari delapan provinsi yang membentuk Negara Indonesia. Dan di tanggal 19 Agustus 1945, ditetapkan sebagai hari lahirnya provinsi Maluku di persada Bumi Pertiwi.
Ia juga mengingatkan, catatan dunia menunjukkan, di tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun puncak penularan pandemi Covid-19 di semua negara. Krisis kesehatan yang hebat itu kemudian disusul dengan krisis ekonomi dan keuangan dunia.
“Kita belajar dan mengambil hikmah dari semua itu. Dan alhamdulillah, masyarakat kini semakin tangguh dan kuat berhadapan dengan berbagai krisis dan resesi, bahkan dengan ujian itulah semakin membentuk ketahanan sosial, pangan, ekonomi dan kesehatan masyarakat yang tangguh,” tandas Gubernur.
Mengakhiri pidatonya, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Forkompinda, para Bupati-Walikota, TNI-Polri, instansi vertikal, BUMD, BUMN, perbankan, partai politik, tokoh masyarakat, agama, perempuan, pemuda, media, ormas, LSM serta seluruh elemen masyarakat , yang terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di seluruh Maluku. (L04)