AMBON, LaskarMaluku.com – DPRD Maluku rupanya tidak main-maindengan sikap Direktur RSUD dr Haulussy,Nazaruddinyang terkesan masa bodoh dengan permasalahan hak-hak dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah ini yang belum dibayar selama 4 tahun, sehingga berbuntut pada aksi mogok para nakes yang berdampak pada pelayanan di rumah sakit.
Lantaran itu, Nazaruddin diminta mengundurkan diri karena dinilai gagal mengelolah managemen rumah sakit dr Haulussy dan jika ini tidak dihiraukan maka DPRD Maluku akan membuat rekomendasi kepada aparat penegak hukum supaya dirinya diperiksa.
Penegasan itu, disampaikan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Hengky Pelata, Kamis (17/8/2023) setelah menyikapi aksi mogok para nakes di rumah sakit.
Menurutnya, dana senilai Rp 19 M yang menjadi hak tenaga kesehatan (Nakes) pada rumah sakit umum milik pemerintah daerah ini, telah disetor ke kas Pemerintah Daerah oleh Depertemen Kesehatan RI, namun sampai sejauh ini belum juga disalurkan kepada para Nakes.
Diperkirakan tenaga medis dan non medis yang mengabdikan diri pada rumah sakit rujukan type B milik pemerintah daerah ini, ditaksir mencapai 700 orang lebih.
“Sikap apatis dan tak mengindahkan Sekda Maluku maupun DPRD Maluku secara kelembagaan, sudah otomatis Nasaruddin telah membuat suatu perlawanan. Karena dengan sengaja berusaha menahan hak-hak tenaga Kesehatan,”tegasnya.
Dikatakan, dana Rp 19 M ini telah ditransfer dari pemerintah pusat. Dan apabila tidak dibayarkan kepada Nakes, maka Direktur RSUD Haulussy telah melakukan suatu perbuatan yang sangat keliru, karena informasi yang didapat kalau sebahagian dari dana ini telah digunakan untuk operasional rumah sakit.
“Jika hal-hal nakes tidak dibayarkan atau diabaikan, sudah pasti Direktur sangat keliru, karena informasi yang saya dapat dana itu sebagian dipakai untuk operasional rumah sakit. Tapi itu harus dibuktikan, jika tidak, sudah pasti ada konsekwensinya,”tegas Pelata.
Kendati begitu, lanjut Pelata, DPRD Maluku sebagai kelembagaan akan melakukan langkah-langkah koperatif, komunikatif apabila ini tidak mendapat titik temu, maka langkah selanjutnya adalah aparat penegak hukum dari kejaksaan harus bertindak.
“Saya berharap kepada saudara direktur untuk segera menyelesaikan hak Nakes, jika ini tidak dilakukan dan tidak mampu dimediasi oleh pemerintah daerah sudah tentu langkah yang dilakukan adalah memihak kepada para dokter dan tenaga medis untuk tetap melanjutkan aksinya, karena mereka korban, dan aparat penegak hukum tinggal menindaklanjutinya,”ingat Pelata.
Hal senada juga dikemukakan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rofik Afifudin.
Dia meminta kepada gubernur Maluku supaya Nasaruddin segera dicopot dari jabatan direktur karena berdasarkan penilaian, Nazarudin tidak mampu dan gagal memanage RSUD dr Haulussy, dan tidak mampu mewujudkan visi misi gubernur Murad Ismail.
“Nah kalau menajamen seperti itu dan berpikir lokal dan tidak punya visi, bagaimana mungkin mau mewujudkan visi gubernur untuk meningkatkan status RSUD Haulussy menjadi salah satu rumah sakit bertaraf internasional. Seraya mengingatkan jika sudah demikian dan telah menjadi sorotan Mendagri maka pantas bagi direktur Nasaruddin untuk harus diberhentikan karena sepengetahuannya kata Rofik, Direktur lebih banyak ke dan diluar daripada didalam, “ujar Afifudin.
Menurutnya, atensi Menteri Dalam Negeri pada sambutannya itu menjadi sinyal dan masuk dalam suatu ketegori evaluasi dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi, terkhusus manejemen RSUD Haulussy Ambon, maka harus dipahami bahwa kemampuan Direktur patut diragukan.
“Mendagri dalam sambutannya itu menjadi sinyal dan masuk dalam ketegori evaluasi dari pemerintah pusat (pempus) terhadap kinerja pemerintah daerah, maka direktur sebaiknya dicopot,”kata Rofik.
Mendagri Tito Karnavian mengkritisi oknum pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana insentif dokter spesialis di wilayah setempat untuk menutup utang akibat devisit anggaran daerah.
“Ada dana untuk tenaga dokter spesialis yang tidak sampai. Sampai-sampai ada dokter spesialis mengundurkan diri, ada yang meninggalkan tempat, “kata Tito Karnavian yang juga pembina para wakil pemerintah pusat di daerah ini.
Berdasarkan laporan dari tim investigasi Kemendagri kata Tito, modus yang melatarbelakangi tunggakan tersebut adalah karena defisit anggaran daerah.
Hingga kini aksi mogok yang diwujudkan oleh para dokter spesialis dalam dua pekan terakhir masih terus berlangsung.
Mereka menyerukan supaya klinik-klinik pada RSUD Haulussy Ambon supaya ditutup tidak ada pelayanan. Aksi itu ditunjukan dan didukung penuh oleh para tenaga medis kurang lebih 500 orang.
Aksi mogok ini semata-mata untuk kepentingan tenaga medis, bukan untuk kepentingan pribadi. Penegasan dari sumber ini sekaligus menipis anggapan pihak managemen RSUD Haulussy dalam upaya meredam aksi. Bahkan pihak menejemen menghimbau kepada nakes untuk melaksanakan tugas seperti biasa dan akan membayar tunggakan setiap bulan berjalan. (L05)