LASKAR – Wakil Gubernur Maluku (Wagub), Barnabas Nathaniel Orno mengambil sumpah/janji dan melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Pelantikan dipusatkan di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (18/2/2022) dan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan secara online dan offline.
Pejabat Tinggi Pratama yang dimutasikan yakni, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Maluku, Samuel Estefanus Huwae menempati jabatan baru sebagai Asisten Pemerintahan Setda Maluku, sedangkan jabatan Kadis Kominfo ditempati Titus F. Renwarin yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku.
Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan SK Gubernur Nomor 282 tanggal 17 Februari 2022, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemprov Maluku dilantik berdasarkan SK Gubernur Nomor 283 tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022.
Proses pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Maluku, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Wagub, penandatanganan berita acara pelantikan dan penandatangan fakta integritas serta penyampaian kata-kata pelantikan oleh Wagub.
Dalam sambutan Gubernur Maluku yang di bacakan Wagub Barnabas Orno dalam sambutannya menyampaikan, tahun 2022 adalah tahun yang penuh tantangan selain karena kita akan segera memasuki tahun ke-empat dari periode kepemimpinan pemerintahan 2019-2024 dengan target-target kinerja pembangunan yang harus dicapai, kita juga masih dihadapkan pada masa pandemik covid-19.
“Banyak kemajuan yang telah raih dalam berbagai sektor pembangunan. Namun disisi lain, kita juga harus segera mengejar target-target pembangunan yang belum tercapai,”kata Mantan Bupati MBD ini.
![](https://laskarmaluku.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/wagub-lantik2-1024x768.jpg)
Untuk itu perlu dilakukan akselerasi pembangunan, dan itu akan bisa tercapai jika birokrasi dapat bergerak cepat, terukur dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah.
Dalam konteks tersebut, sebut Wagub, penataan birokrasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menjamin agar kita tetap berada di jalur yang tepat (on the track) dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah tahun 2024.
Oleh sebab itu, dirinya menegaskan, bahwa pelantikan atau penataan birokrasi yang dilakukan harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi untuk mendapatkan struktur birokrasi Pemprov Maluku yang ideal, di isi oleh orang-orang yang tepat, memiliki integritas dan kapasitas yang kuat, serta profesional.
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, Wagub pun menegaskan sekaligus mengintruksikan hal-hal strategis kepada para pejabat yang dilantik.
Pertama, segera lakukan konsolidasi dan adaptasi serta kuasai tugas pokok dan fungsi pada jabatan dan tempat tugas yang baru.
“Saudara-saudara harus dapat bekerja dengan cepat, dan bahkan harus bisa berlari, agar kita dapat mengejar target-target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbaunya.
Kedua, sampai dengan saat ini kita masih dihadapkan dengan pandemik covid-19, yang memberikan dampak sangat besar pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat kita di Provinsi Maluku.
Untuk itu, Saya minta para pejabat yang dilantik dapat melakukan Langkah-langkah extraordinary atau Langkah-langkah luar biasa dalam membantu penanganan covid-19 serta harus memiliki sense of chrisis terhadap situasi yang dihadapi saat ini.
![](https://laskarmaluku.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/wagub-lantik1-768x1024.jpg)
Ketiga, terus bangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi secara efektif dengan semua unit kerja dan pemangku kepentingan, karena kita butuh kebersamaan untuk membangun Maluku, karena dengan spirit kebersamaan itu pula, kita semua yakin akan dapat memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat Maluku.
Keempat, jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan, karena hanya dengan perubahan kita akan dapat melompat maju.
“Terus ciptakan inovasi bagi percepatan pembangunan daerah serta kemaslahatan masyarakat Maluku. Saya selalu mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah, negara dan masyarakat, tetapi juga yang lebih penting kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,”harap Orno. (L06)