Puluhan sopir yang terdiri dari supir truk trayek Pulau Buru khusunya Buru dan Buru selatan (Bursel) mendatangi Kantor DPRD Provinsi Maluku menemui Komisi III DPRD Maluku untuk menyampaikan keluhkan penindasan yang dialami mereka dari pihak kepolisian setempat.
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Persekutuan Nusalaut-Ambalau (Nusamba) mendantangi kantor DPRD Provinsi Maluku dalam hal ini KomisI III guna menyampaikan aspairasi terkait dengan pengusulan jalan lingkar di Pulau Ambalau, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Buru selatan (Bursel).
Anggota DPRD Maluku Richard Rahakbauw menilai Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP), Hadi Basalamah.
Sejumlah dokter spesialis melakukan aksi di DPRD Maluku. Aksi itu menuntut pihak manajemen RSUD dr M Haulussy Ambon dibawah kendali direktur Nasaruddin segera membayar hak tenaga kesehatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, yakin akan tetap mendorong pemindahan Ibu Kota Provinsi Maluku ke Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sebagaimana yang sudah diadakan peletakan batu pertama dan proses pencanangan pada tahun 2013 lalu oleh Karel Albert Ralahalu
Guna mensukseskan Pemilu serentak tahun 2024 di Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku tetap intens melakukan konsolidasi dengan pihak KPU, Bawaslu, pihak keamanan dan pemerintah daerah berkaitan dengan anggaran pelaksanaan pemilu maupun pemilukada tahun 2024 mendatang.
Setelah mangkir beberapa kali, akhirnya Direktur RSUD dr M Haulussy, dr Nazaruddin memenuhi undangan rapat DPRD Maluku, Senin (28/8/2023) di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon.
Warga keluhkan minimnya infrastruktur dan kerusakan jalan di kawasan Kecamatan Sirimau terlebih khusus pada Dapil I Sirimau.
Sejumlah hak pengguna Bangunan (HGB) dan Hak Pengguna Lahan (HPL) pada rumah toko (Ruko) di kawasan Pasar Mardika Ambon, mendatangi ruang Komisi III DPRD Maluku Jumat (25/8/2023) sore.
DPRD Provinsi Maluku geram dengan sikap pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Haulussy Ambon yang sampai saat ini belum melakukan pembayaran terhadap hak-hak tenaga kesehatan (Nakes) yang mengakibatkan puluhan dokter nakes memilih untuk melakukan aksi mogok kerja selama tiga minggu sehingga membuat pelayanan yang ada di RSUD Haulussy terganggu alias tidak berjalan normal seperti sediakala.
Permasalahan pembayaran hak-hak dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang belum dibayarkan oleh manajemen RSUD dr Haulussy Ambon sangat tergantung dari niat baik Gubernur Maluku Murad Ismail.
Bank Maluku dan Malut saat ini terancam turun level menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
Setelah selesainya pembangunan gedung Pasar Mardika Ambon, maka pemerintah pusat, melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) akan mengelolah pasar tersebut, dalam kurun waktu setahun
DPRD Maluku rupanya tidak main-maindengan sikap Direktur RSUD dr Haulussy,Nazaruddinyang terkesan masa bodoh dengan permasalahan hak-hak dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah ini yang belum dibayar selama 4 tahun, sehingga berbuntut pada aksi mogok para nakes yang berdampak pada pelayanan di rumah sakit.
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, ST memberikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.