Setelah dilantik menjadi Pj Gubernur Maluku, Sadali Ie, akhirnya menyampaikan pidato perdana dihadapan DPRD Maluku saat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2023, yang berpusat di Kantor DPRD Maluku, Selasa (11/6/2024).
omisi III DPRD Provinsi Maluku meninjau Pekerjaan jalan Namrole Leksula Kabupaten Buru Selatan yang dikerjakan oleh PT. Mutu Utama Konstruksi (MUK) sejak Tahun 2023-2024 ini telah hampir rampung 100 persen
AMBON,LasrkarMaluku.com – Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus Kaya menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) menjadi sebuah amanat kerja yang memang menjadi agenda nasional yang sangat strategis untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintah. Bukan saja di kota Ambon provinsi Maluku, tetapi seluruh gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di seluruh indonesia. Tak hanya […]
DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat evaluasi bersama pemerintah provinsi Maluku guna membahas Rancanagan peraturan daerah (Ranperda) BPJS Ketenagakerjaan di Maluku.
AMBON, LaskarMaluku.com – DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi dan Pemerinta Kota Ambon untuk segera melakukan penertiban para pedagang dikawasan pasar Mardika, agar alihkan kembali ke gedung pasar modern yang baru diresmikan. Sebab tujuan dilakukan penertiban sehingga gedung pasar yang baru, bisa terisi oleh para pedagang, dengan begitu jual beli masyarakat semua itu berlangsung di […]
DPRD Provinsi Maluku sebagai representasi keterwakilan masyarakat, akan menyurati aparat penegak hukum, menyusul temuan BPK RI Perwakilan Maluku soal tindakan ketidakpatuhan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
AMBON, LaskarMaluku.com, – Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun secara tegas meminta perhatian serius Polda Maluku untuk segera mengusut tuntas adanya kasus Dugaan kroupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku yang diduga melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Maluku telah menemukan adanya kelebihan pembayaran atas kekurangan […]
DPRD Provinsi Maluku resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelaksanaan Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas menjadi Peraturan Daerah (Perda).
AMBON, LaskarMaluku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku telah menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan daerah Provinsi Maluku Tahun 2024. Penetapan tersebut di gelar dalam sidang paripurna DPRD Maluku yang di pimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun yang berlangsung di ruang sidang lantai 2, Senin (6/5/2024). Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun, […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Drs Murad Ismail dan Barnabas Nataniel Orno akan berakhir pada Rabu 24 April 2024. Pasangan dengan Akronim “Baileo” dianggap tidak berhasil memimpin Maluku selama lima tahun. Hal tersebut disampaikan di dalam poin rekomendasi DPRD Maluku nomor : 100.3.3/27 yang dibacakan anggota DPRD Maluku Rovik Akbar […]
Para wakil rakyat di DPRD Maluku menilai kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur selama ini buruk, lantaran duet Murad Ismail – Barnabas Orno tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat di Maluku.
AMBON, LaskarMaluku.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno, SH mendesak lembaga DPRD Provinsi Maluku menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera membatalkan proses pelantikan kepada para pejabat yang dilakukan gubernur Maluku, Murad Ismail yang dilangsungkan di Islamic Centre, Jumat 19 April 2024 lalu. Pelantikan kepada para pejabat itu, dilaksanakan ditengah masa […]
Tinggal seminggu lagi, Gubernur Maluku Murad Ismail akan mengakhiri masa tugasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Ketidakhadiran Gubernur Maluku, Murad Ismail pada rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Penyampaian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 dipertanyakan publik Maluku.
omisi IV DPRD Provinsi Maluku telah menemukan sejumlah proyek SMA maupun SMK yang di alokasikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2023 yang dikelolah dibawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi Maluku di duga syarat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).