AMBON, Laskarmaluku.com – Panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi Maluku dan Ahli Hukum Adiminitrasi Universitas Pattimura Ambon, Sherlock Lekipiouw, menggelar rapat bersama guna membahas Pasar Mardika kota Ambon terkait dengan sejumlah perjanjian kerja sama antara PT. Bumi Perkasa Timur (BPT) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Rapat yang di gelar berlangsung di lantai 4 ruang Badan Musyawarah […]
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku berkomitmen akan tetap menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku yang akan direncanakan sebelum tanggal 4 Agustus mendatang
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Attapary, menyesali pernyataan yang dilontarkan rekan legislatif Wahid Laitupa yang menyatakan Partai Amanat Nasional (PAN) siap berperang dengan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP).
Akhirnya terjawab sudah teka teki ketidakhadiran sebagian besar pimpinan OPD Pemprov Maluku dalam memenuhi undangan komisi-komisi di DPRD Maluku untuk proses pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku tahun anggaran 2022.
DPRD Maluku Desak Pemerintah Daerah Copot Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakAMBON, LaskarMaluku.com - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G.Watubun, meminta kepada pemerintah provinsi Maluku untuk menonaktifkan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “DK” yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya.Permintaan Ketua DPRD Maluku itu dikemukakan setelah pimpinan, ketua-ketua fraksi dan ketua komisi DPRD Maluku, dipertemukan oleh "Gerakan Bersama Perempuan Maluku", yang peduli terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini.Menurut Watubun, apa yang menjadi keprihatinan dan tuntutan dari gerakan Perempuan Maluku ini, menjadi catatan kepada pemerintah daerah supaya mengambil langkah terhadap yang bersangkutan, sesuai dengan aturan yang berlaku.DPRD Maluku kata Watubun pada prinsipnya mendukung gerakan dimaksud."Tuntutan ini sangat baik sekali, intinya adalah kami menegaskan sikap sebagai lembaga DPRD bahwa selain mendukung itu kami mendesak pemerintah daerah dalam hal ini gubernur untuk menonaktifkan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Promal, agar proses pelaksanaan hukum bisa dapat dilaksanakan secara baik dan secara independent pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus dugaan tersebut terlaksana dengan baik, " kata Watubun, kepada wartawan usai menerima 16 lembaga aktivis perempuan yang menamakan diri Gerakan Bersama Perempuan Maluku di lantai IV DPRD Maluku Karpan Ambon, Selasa, (18/7/23) siang.Sekalipun dalam kasus ini sifatnya dugaan, tetapi bagi pimpinan DPRD Maluku, kasus ini terjadi karena relasi kuasa antara pimpinan dan bawahan dan orang yang menjadi bawahan pasti tidak berdaya."Tentunya ini sangat menggangu dan menjadi sesuatu yang sangat tidak bermartabat dan yang sejatinya dilakukan oleh seseorang yang menjadi teladan bagi banyak orang, "ujar Watubun.Sebelumnya Gerakan Bersama Perempuan Maluku ini, melakukan aksi di kantor Gubernur Maluku. Kendati tidak dipersilahkan masuk oleh polisi pamong praja namun aktivis perempuan ini melakukan orasi dipintu masuk kantor gubernur bagian samping kanan.Setelah berorasi kurang lebih stengah jam oleh koordinator lapangan Othe Patty, Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku Daniel Indey menemui para aktivis perempuan dan mendengarkan aspirasi serta pernyataan sikap yang berisi 5 point yang dibacakan Ketua Wanita Katolik RI Cabang Katedral Saswaty Matakena.Usai menerima pernyataan sikap, Daniel Indey berjanji akan meneruskan aspirasi kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.Sementara itu, ditempat terpisah Sekda Maluku, Sadali Ie, mengatakan, langkah pemerintah provinsi Maluku terkait dengan indikasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pimpinan OPD, telah dilakukan kepada yang bersangkutan. Yaitu melalui pemeriksaan internal."Pemerintah provinsi sudah melakukan penegakan disiplin yaitu melakukan pemeriksaan internal kepada yang bersangkutan, dan tentu kami akan terus memonitor berdasarkan laporannya seperti apa akan diteruskan, "kata Sekda kepada media ini, Senin (17/07/23).Disinyalir kasus yang tengah melibatkan kadis ini bukan baru pertama kalinya, tetapi diindikasikan perbuatan serupa terjadi berulang kali, dan tidak ketahuan, hanya belakangan perbuatan serupa tak terhindarkan akan adanya laporan dan disertai aksi turun jalan dari "Gerakan Perempuan Maluku" yang yang terhimpun dari berbagai organisasi ini.Masih menurut Sekda Sadeli Ie, bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah sesuai aturan dan tindakan nyata yaitu melalui proses pemeriksaan internal sesuai aturan ASN yang telah diatur."Intinya kami pemerintah telah memenuhi ketentuan peraturan ASN bahwa pejabat yang bersangkutan tetap diproses. Bahwa seluruh kebijakan harus memenuhi unsur ketentuan," tandas Sekda .Sekda menegaskan, sanksi ringan ataupun berat sangat ditentukan setelah hasil proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan."Administrasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) telah diatur, pemerintah akan memenuhi itu, pemerintah akan berjalan diatas rel terhadap semua kebijakan kita akan memenuhi semua ketentuan itu, bahwa sanksi akan tetap diterapkan, "tegas Sadali Ie. (L05)
Para pimpinan DPRD Provinsi Maluku, telah berusaha mengkomunikasikan berbagai niat dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan seluruh agenda Rancangan Pembahasan Peraturan Daerah (Ramperda) dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (LPJ) Tahun 2022.
Polarisasi penanganan stunting yang diambil alih oleh Ketua TP PKK Provinsi Maluku, merupakan tindakan perampokan terhadap kewenangan seseorang karena bertentangan dengan Peraturan Presiden (Pepres) 27 Tahun 2018.
Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, meminta kepada para insan pers di daerah ini, untuk tidak membesar-basarkan, misscomunakasi antara pihak eksekutif dan legislatif terkait dengan pentahapan agenda
Setelah DPRD Maluku mengkritisi penanganan stunting di Maluku oleh Ketua TP PKK Provinsi Maluku Widya Murad gagal dan menghabiskan banyak anggaran, kini Kepala Bappeda Maluku, Dr. Anton Lailossa menegaskan jika Widya berhasil turunkan angka stunting di Maluku.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr.Hj.Nihayatul Wafiroh , M.A , Anggota DPR RI Dapil Jatim III Partai PKB bersama tim melakukan kunjungan kerja ke RS.Leimena Kota Ambon Provinsi Maluku, Jumat (14/7/2023) sore.
Komisi IV DPRD Maluku dibuat Kecewa mitranya, lantaran undangan untuk "Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku, Tahun 2022, hanya dihadiri oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, dokter Donny Rerung sedangkan OPD lainnya tidak memenuhi undangan Komisi IV.
Ketidakhadiran Gubernur Maluku Murad Ismail dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 di DPRD Maluku, kini mulai terjangkit sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemprov Maluku.
Ketua Komisi I DPRD Ambon, Jafry Taihuttu meminta Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian untuk turun tangan menangani maraknya kasus rabies yang menyerang warga Kota Ambon.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary, SH, mengingatkan pemerintah Provinsi Maluku, sebagai mitra, supaya mengembalikan tim penyuluh stunting kepada Wakil Gubernur Maluku, Drs Barnabas Orno.
Ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD di Lingkup Pemprov Maluku dalam rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Selasa (4/7/2023) di Gedung DPRD Maluku membuat Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno naik pitam.