Sejumlah hak pengguna Bangunan (HGB) dan Hak Pengguna Lahan (HPL) pada rumah toko (Ruko) di kawasan Pasar Mardika Ambon, mendatangi ruang Komisi III DPRD Maluku Jumat (25/8/2023) sore.
DPRD Provinsi Maluku geram dengan sikap pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Haulussy Ambon yang sampai saat ini belum melakukan pembayaran terhadap hak-hak tenaga kesehatan (Nakes) yang mengakibatkan puluhan dokter nakes memilih untuk melakukan aksi mogok kerja selama tiga minggu sehingga membuat pelayanan yang ada di RSUD Haulussy terganggu alias tidak berjalan normal seperti sediakala.
Permasalahan pembayaran hak-hak dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang belum dibayarkan oleh manajemen RSUD dr Haulussy Ambon sangat tergantung dari niat baik Gubernur Maluku Murad Ismail.
Bank Maluku dan Malut saat ini terancam turun level menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
Setelah selesainya pembangunan gedung Pasar Mardika Ambon, maka pemerintah pusat, melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) akan mengelolah pasar tersebut, dalam kurun waktu setahun
DPRD Maluku rupanya tidak main-maindengan sikap Direktur RSUD dr Haulussy,Nazaruddinyang terkesan masa bodoh dengan permasalahan hak-hak dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah ini yang belum dibayar selama 4 tahun, sehingga berbuntut pada aksi mogok para nakes yang berdampak pada pelayanan di rumah sakit.
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, ST memberikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, mengatakan anggaran perbaikan infrastruktur pembangunan Jembatan Wae Kawanua yang berada di Kecamatan Tehoru dengan panjang 520 meter akan diupayakan untuk anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam hal ini Sekertaris Daerah (Sekda) Maluku diminta untuk segera menggantikan Direktur RSUD dr M Haulussy Ambon dr Nazaruddin, M,Sc dari jabatannya.
Anggota DPRD Maluku Richard Rahakbauw yang akrab disapa RR, telah menyatakan sikap untuk siap bertarung dalam perhelatan Pilwakot 2024 mendatang.
AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dalam waktu dekat akan memanggil PT.Batu Tua untuk dimintai penjelasan terkait dengan pemberhentian para tenaga kerja yang sebagian besar merupakan masyarakat desa Uhak Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) – Provinsi Maluku yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa ada alasan yang jelas dari perusahaan. Penegasan ini disampaikan anggota […]
Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat Berkarya, Jantje Wenno, SH mengakui, dinamika pembahasan LPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2022 telah melahirkan anggota dewan dipolisikan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon melakukan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kemasyarakat kelurahan desa dan negeri.
Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat Berkarya, Jantje Wenno, SH memberikan apresiasi terhadap Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan yang di kata Akhir Fraksi menolak LPJ Gubernur Maluku, Tahun anggaran 2022.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally akui masih banyak Pedagang yang belum tervalidasi yang akan menempati pasar baru.