Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra secara tegas meminta Gubernur Maluku Murad Ismail agar resmi menyurati Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta terkait status tenaga honorer yang rencana akan di hapus.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat evaluasi guna membahas sejumlah persoalan akibat cuaca ekstrim yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah lonsor di beberapa wilayah di Maluku.
Angka kemiskinan di Provinsi Maluku, terus bergerak turun. Progres penurunan kemiskinan dinilai bukan hanya andil pemerintah, namun kontribusi semua pihak didaerah ini.
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada DPRD Maluku untuk ditindak lanjuti.
ggota DPRD Provinsi Maluku yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Turaiya Samal, meminta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk segera melakukan tanggap darurat bencana.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Stefanus Layanan mendukung upaya Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) untuk pekerjaan jalan khususnya lokasi prioritas di Kei Besar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di tahun 2021.
Selain pelantikan Raja Negeri Naku yang akan di gelar pada awal Bulan Agustus 2022 mendatang, Pj Walikota Ambon juga akan melantik Raja Urimesing. Itu berarti tarik ulur mata rumah parentah telah selesai
Kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan menghapus status tenaga honorer di tahun 2023 bisa menimbulkan instabilitas di daerah.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku, melakukan rapat koordinasi bersama mitra terkait, guna membahas sejumlah persoalan berkaitan dengan penanganan bencana akibat cuaca ekstrim sehingga terjadinya banjir dan tanah lonsor di beberapa daerah di wilayah Provinsi Maluku.
Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dalam sidang paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Fraksi Pembangunan DPRD Provinsi Maluku terancam bubar, menyusul tarik ulur diantara anggota faksi yang nota bene hanya dua partai yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, meminta untuk penerimaan pendaftaran siswa baru di tiap-tiap sekolah harus berdasarkan sonasi, antara sekolah dengan alamat dari murid yang mendaftar, sehingga tidak terjadi polemik antara orang tua dan pihak sekolah.
Anggota DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena, meminta perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kepada Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), karena selama ini dirinya menilai Pemprov kurang memberikan perhatian
Yunus Serang yang juga mantan Wakil Bupati Maluku tenggara (Malra) ini resmi di Lantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku