Terkesan Mandek, Komisi I DPRD Maluku Akan Panggil Pihak Polda Bahasa Masalah KPID
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra menegaskan, dalam waktu dekat akan mengundang pihak Polda Maluku
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra menegaskan, dalam waktu dekat akan mengundang pihak Polda Maluku
Sekretariat DPRD Provinsi Maluku melakukan Rapid Test Antigen Varian Omicron secara massal terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak, petugas fraksi, tenaga ahli, pers, termasuk Pimpinan DPRD. Pelaksanaan rapid berlangsung di lantai I kantor DPRD Maluku, Kamis (10/2/2022).
DPRD Maluku telah mengagendakan rapat kerja dengan mitra terkait pada lingkup pemerintah daerah Maluku dan pemerintah kabupaten Maluku Tengah.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diminta untuk segera menyelesaikan persoalan batas tanah yang sering menjadi polemik di masyarakat Maluku Tengah
Komisi I DPRD Provinsi Maluku telah menyetujui anggaran Rp 2,7 miliar untuk pentahapan pemilu non pemilihan yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera dianggarkan agar bisa membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya non pemilihan.
Anggota Komisi I DPRD MAluku, Benhur George Watubun merasa tersinggung ketika alokasi anggaran untuk KPU Provinsi Maluku, untuk kepentingan non tahapan Pemilu 2024 senilai Rp 2 miliar yang telah dibahas dalam paripurna dipangkas menjadi Rp 1,5 miliar
Menyikapi meningkatkan trend kasus Covid-19 varian Omicron di Pulau Jawa, maka Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut meminta satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Maluku maupun kabupaten/kota untuk tetap melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat, termasuk pelaku perjalanan, agar tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes).
Kerusakan jalan trans yang menghubungkan wilayah Piru dengan Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) telah kembali berfungsi, setelah Tim Satker & PPK Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, bergerak cepat untuk melakukan perbaikan atas kerusakan jalan tersebut, Rabu, 19 Januari 2022.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tethol menilai Pemerintah Pusat seakan-akan telah membohongi rakyat Maluku dengan memberikan janji palsu terkait Lumbung Ikan Nasional
JMS memberikan dukungan penuh, agar dalam waktu yang terbilang singkat ini, dengan semangat kerja kolaboratif bersama Pemerintah, “PR” terberat dalam hal memastikan terakomodirnya hak-hak korban sebagai substansi RUU TPKS, dapat dituntaskan.
Mengawali rangkaian agenda DPRD Provinsi Maluku di tahun 2022, maka lewat Badan Musyawarah (Banmus), telah menetapkan sejumlah agenda pada masa sidang kedua tahun 2022
DPRD Provinsi Maluku, menyetujui Ranperda APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun Anggaran (TA) 2022 yang diajukan Pemprov Maluku
Ide Walikota Ambon Richard Louhenapessy untuk pemekaran Kabupaten Pulau Ambon untuk menjadi daerah otonom baru mendapat apresiasi dari anggota DPRD Maluku
Hasil evaluasi Komisi IV DPRD Maluku, Provinsi Maluku saat ini masih kekurangan tenaga pendamping desa. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Muluku, Ruslan Hurasan kepada wartawan, Ka
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020, tentang Perda Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, mengajukan Ranperda kepada DPRD Maluku khususnya Komisi II yang membidangi Kehutanan untuk dibahas.