AMBON, LaskarMaluku.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar meminta Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena bersama tim untuk turun melihat dan menanyakan langsung persoalan-persoalan yang terjadi di pasar tradisional Batumerah Ambon. Permintaan ini menyusul temuan pihak komisi bahwa selain banyak lapak yang masih berdiri di atas bahu jalan maupun trotoar, pedagang yang […]
Sebanyak 10 Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Komisi II melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda) Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku bersama mitra terkait kembali membahas peraturan daerah (Perda) inisiatif tentang penyelenggaraan kearsipan daerah yang sudah diusulkan pada Tahun 2022. Pembahasan perda tersebut dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun 2025.
Ketua DPRD Maluku menegaskan bahwa eksplorasi tambang oleh PT Batulicin di Kabupaten Maluku Tenggara harus dihentikan apabila terbukti menyalahi aturan perundang-undangan.
AMBON, LaskarMaluku.com – Berdasarkan hasil on the spot Komisi III DPRD Kota Ambon , Kamis (12/6/25). Sore, terdapat pemungutan yang dilakukan sangat besar, tetapi retribusi pasar yang diterima oleh Dinas Indag hanya 20 juta hingga bulan Mei. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, menyatakan bahwa pemungutan di Pasar Batu Merah tidak rasional. […]
AMBON,LaskarMaluku, – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela,Menilai bahwa, Penertiban pasar yang dilakukan belum berhasil karena adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pedagang di pasar. Oleh karena itu, meminta pemerintah provinsi untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan pasar mardika ke pemerintah kota. Permintaan ini disampaikan setelah dilakukan peninjauan ke Pasar Batumerah dan Pasar Mardika, Kamis (12/6/25) sore. Ditegaskannya, […]
AMBON,LaskarMaluku.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Fembri Tuanakotta, menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon untuk membeli barang pada tempatnya, yaitu di dalam gedung pasar yang telah disediakan. Ia meminta masyarakat untuk tidak membeli barang di pinggir jalan dengan menggunakan kendaraan, karena hal ini dapat menyebabkan kemacetan dan kerumunan di pasar. “Jadi kami menghimbau kepada […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku secara kelembagaan telah membicarakan tentang pengoperasian PT Batulicin, yang saat ini beroperasi Ohoi (Desa Nerong Kei Besar. Meski begitu rapat internal itu membahas berbagai berbagai hal salah satunya termasuk PT Batulicin yang diduga belum memiliki ijin AMDAL tetapi lebih lebih awal melakukan pengerukan material di Ohoi Nerong […]
AMBON,LaskarMaluku.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menjelaskan bahwa permasalahan lahan Eks Hotel Anggrek menjadi sorotan karena adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, dalam prosesnya terdapat surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh lurah yang dinilai tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Far-Far mengungkapkan bahwa DPRD telah melakukan […]
Dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, baru tiga daerah yang memenuhi kriteria untuk Program Sekolah Rakyat (PSR), kriteria yang telah dipenuhi oleh ketiga daerah, berupa luas lahan yang ditentukan yaitu antara 5 hingga 10 hektar.
Komisi I DPRD Kota Ambon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk segera mengevaluasi kinerja Penjabat sementara (Pjs) Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Idrus Buamona.
Pengambilan bahan baku batu marmer di Desa Hulung, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, mulai dilakukan.
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Patrick Moenandar menyikapi persoalan penolakan Raja Negeri Urimessing, yang telah dilantik oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena pada 30 Mei 2025 kemarin.
Masyarakat Maluku masih menanti hasil pengawasan DPRD Provinsi Maluku terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2024.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Smart City saat ini tengah menunggu proses harmonisasi di tingkat provinsi sebelum dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih lanjut di DPRD.