LASKAR – Para aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang tergabung dalam Aliansi OKP Kota Ambon menggelar aksi demo di depan kantor Gubenur Maluku,Senin (31/1/2022)
Ketua GMKI Josias Tiven dan Ketua GMNI Adi Suherman selaku koordinator aksi demo mengatakan kedatangan mereka ke kantor Gubenur Maluku ini
menuntut keadilan dan penegakan hukum yang tuntas atas konflik yang terjadi antara Warga Kariuw dan Ori Negri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.
Dengan suara tegas para pendemo meminta pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah untuk mengganti rugi segala kerusakan yang terjadi jika Kapolda dan Pangdam tidak menyelesaikan masalah kasus ini dengan serius maka kami aliansi OKP(GMKI dan GMNI) Kota Ambon mendesak Kapolri dan Panglima TNI agar segera mencopot Kapolda Maluku dan Pangdam Patimura.
Dengan membawa sejumlah poster dengan tulisan laeng lia laeng, laeng bantu laeng, duka Kariuw duka Maluku dan meskipun langit akan runtuh keadilan harus di tegakkan.
Pada kasus ini kata mereka sambil teriak, kami menilai bahwa Polda Maluku lambat dalam mengantisipasi dan mencegah konflik yang terjadi sehingga menyebabkan material dan korban jiwa.
“Kami mendesak Polda Maluku untuk menegakkan hukum secara tuntas dan harus menyelesaikan akar masalah agar tidak berpotensi masalah terjadi kembali,”ujar salah satu kordinator dalam orasi singkatnya.
Para pendemo juga mendesak Polda Maluku tangkap dan tindak tegas oknum-oknum atau aktor intelektual di balik konflik tersebut dan tindak sesuai hukum yang berlaku.
Selain itu, pendemo juga meminta penegak hukum, pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah agar segera menyelesaikan akar masalah.
Para pendemo ditemui langsung oleh Wakil Gubenur Maluku Barnabas Natalie Orno dan Kepala BIN provinsi Maluku, Kepala Kesbanpol Provinsi Maluku Titus Renwarin.
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menemui massa dan mendengarkan tuntuntan dan pernyataan sikap para pendemo
Orno menyampaikan permohonan maaf karena terlambat menemui para pendemo lantaran baru selesai melakukan rapat bersama Kementrian Dalam Negeri.
Menurut Orno tuntutan yang sama juga disampaikan masyarakat Kariuw saat kunjungan Forkopimda di Negeri Aboru.
Kepada para pendemo Orno menjelaskan bahwa bicara pemerintah itu ada tingkatkannya, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
“Jadi pertemuan yang dilakukan hari ini bersama pemerintah pusat membicarakan langkah-langkah penanganan dalam berbagai aspek.
Jadi saya berharap adik-adik semua bersabar terutama untuk seluruh masyarakat Kariuw dan Pelauw karena kita bukan Tuhan yang bisa bersabda dan besok terjadi, kita harus menempuh berbagai langkah yang belum bisa saya utarakan kepada kalian semua terkait hasil rapat yang di lakukan karena ini baru dalam pere dincanaan nanti dilihat progressnya seperti apa,”janji Wagub. (L06)