LASKAR – Tokoh masyarakat Negeri Aboru Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, Wem Nahumury meminta Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal untuk segera menyelesaikan persoalaan di Negeri Kariu sebelum akhir masa jabatannya.
Pernyataan Nahumury tersebut, disampaikan kepada sejumlah wartawan di Ambon, Sabtu (6/8/2022) terkait akhir masa jabatan Bupati Maluku Tengah bulan September 2022 mendatang.
Dirinya menilai Bupati Maluku Tengah terkesan ingin mencuci tangan terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Kariu
“Saya sangat prihatin dengan saudara-saudara saya dari Kariu. Karena sebagai anak Pulau Haruku yang berasal dari Aboru Lealohy Samasuru yang punya hubungan saudara gandong dengan Negeri Kariu, namun saya juga punya darah Kariu karena nenek saya juga berasal dari Kariu sehingga saya berbicara bukan saja sebagai bahagiaan dari masyarakat Aboru yang merasakan dampak tetapi juga saya adalah bahagian dari Kariu,”tegasnya.
Dirinya mengaku sejak konflik terjadi pada Rabu (26/1/2022) sampai sekarang tidak ada langkah konkrit dan nyata terkait kejahatan kemanusiaan baik penanganan pengungsi maupun penegakan hukum.
“Karena kami percaya Bupati sebagai anak adat negeri Pelauw bisa memfasilitasi persoalan ini secara kekeluargaan dan bisa ditangani secara tepat sehingga kami bahkan semua pihak memilih diam. Namun jika dalam waktu dekat masyarakat Kariu tidak ditangani dengan serius, kami akan melakukan aksi baik di Ambon maupun di Jakarta,” ancam Nahumury.
Nahumury kembali menegaskan jika dalam waktu dekat ini tidak ada tindakan nyata dari Pemerintah Maluku Tengah maupun pemerintah Maluku untuk mengembalikan masyarakat Kariu ke negeri adat mereka maka dikuatirkan akan menimbulkan masalah baru terutama situasi gangguan keamanan di Maluku bisa terancam.
Nahumury menilai tindakan pembiaran terhadap masyarakat Kariu di camp pengungsian di Aboru merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Maluku Tengah maupun Pemerintah Provinsi Maluku. Bahkan negara terkesan menjajah anak bangsanya sendiri.
”Selama ini tidak ada sentuhan pemerintah Maluku Tengah. Saudara-saudara kita lagi menderita di kamp-kamp pengungsian dan mereka membuat rumah-rumah sementara untuk berlindung dan pemda Maluku Tengah tidak berbuat apa-apa,”cetus Nahumury.
Dirinya meminta agar bupati Maluku Tengah meninggalkan jaket dan label kampung halaman sebagai orang Pelauw dan bisa menempatkan diri sebagai pemerintah yang adil sesuai kewenangan untuk mengambil langkah konkrit sebagaimana amanat undang-undang.
Dikatakan, selama ini bupati dalam beberapa pertemuan baik dengan tim terpadu maupun KSP di Jakarta hanya membawa aspirasi negeri Pelauw, sementara Kariu dan Aboru yang merupakan negeri terdampak dan menerima dampak tidak dibicarakan. Bahkan yang lebih mengherankan lagi kebijakan anggaran dalam APBD Maluku Tengah lebih banyak ditujukan ke Pelauw yang merupakan kampungnya bupati dan Ketua DPRD Maluku Tengah.
“Masa dalam situasi seperti ini bupati tidak berbuat apa-apa dan hanya rapat dan rapat, apakah daerah ini hanya milik orang Pelauw sehingga anggaran yang ada cuma dialokasikan ke Pelauw, bayangkan saja negeri-negeri lain tidak mendaparkan jatah APBD tapi di Pelauw anggaran bisa dialokasikan sampai pembangunan kuburan keluargapun pakai APBD,”sebutnya.
Menurutnya, kondisi keamanan yang tidak menentu di Pulau Haruku mengakibatkan Negeri Aboru dan negeri-negeri lain di pantai selatan Pulau Haruku tidak bisa berakses ke Ibu Kota Kecamatan di Pelauw. Apalagi akses kesehatan yang hanya ada di Pelauw sehingga negeri-negeri ini terisolasi hanya karena kepentingan orang Pelauw sehingga dirinya juga meminta agar akses jalan dari Aboru-Wasuu-Oma dapat secepatnya dibangun oleh pemerintah Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kami minta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan lingkar Pulau Haruku khususnya dari Aboru-Wassu dan Oma sehingga akses transportasi bisa menjangkau negeri-negeri di Pulau Haruku yang masih terisolasi,”pinta Nahumury. (L05)