LASKAR – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku, Azis Tunny, mengapresiasi langkah berani dari Presiden RI Joko Widodo, terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurutnya, pemindahan ibu kota sebuah negara, bukanlah hal baru di dunia ini.
Beberapa negara, dengan berbagai alasan kemudian memindahkan ibu kota negaranya. Amerika Serikat, ibu kotanya awalnya di New York kemudian pindah ke Washington DC, India dari Kolkata pindah ke New Delhi, Brasil dari Rio de Janeiro pindah ke Brasilia, atau Australia dari Melbourne pindah ke Canberra.
“Jadi kalau ibu kota negara Indonesia mau dipindahkan ke Kalimantan, tidak perlu kaget, apalagi menolak dengan alasan yang politis dan destruktif. Lagi pula, wacana pemindahan ibukota ini sudah digulirkan sejak masa Presiden RI Soekarno,” kata Azis kepada pers, Senin (24/1/2020).
Menurutnya, dilihat dari sisi urgensinya, baik isu kepadatan penduduk, daya dukung ruang yang sudah tidak memadai, krisis ketersediaan air bersih, rawan bencana alam seperti banjir, termasuk isu pemerataan pembangunan, maka pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan sudah menjadi kebutuhan prioritas dan mendesak.
“Apakah kita harus tunggu sampai Jakarta tenggelam dulu? Jadi, menurut saya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukan saja menjadi prioritas, tapi sangat mendesak karena proses untuk menyiapkan pemindahannya, mulai dari regulasi hingga infrastruktur, juga akan berlangsung panjang,” tegasnya.
Menurut Azis, langkah berani yang diambil Presiden Joko Widodo tersebut seharusnya mendapat apresiasi. Sebab, pemindahan ibukota negara ini sudah diwacanakan sejak pemerintahan presiden pertama Indonesia.
“Langkah berani Pak Jokowi semestinya diapresiasi karena berani mengambil keputusan penting yang selama beberapa kepala negara tidak bisa tereksekusi,”katanya.
Dikatakannya, konsep ibukota negara baru yang akan menerapkan konsep smart, green, and beautiful city, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional, akan menjadi masa depan yang perlu didukung sepenuhnya oleh rakyat Indonesia.
“Saya optimis pemindahan ibukota ke IKN Nusantara di Kaltim, tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara juga akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di luar Pulau Jawa,” katanya.
Kecam Pernyataan Edy Mulyadi
Terkait pernyataan politisi PKS Edy Mulyadi (EM) yang menghina Kalimantan saat mengkritik rencana pemindahan ibukota negara itu, dikecam juga oleh BPD HIPMI Maluku.
Dalam video yang viral di media sosial itu, EM menyebutkan “Kalimantan Tempat Jin Buang Anak”. Menurut Azis, pernyataan tersebut sebagai bentuk intoleran dan anti-NKRI, karena secara langsung men-steretiop-kan daerah lain.
“Pernyataan itu mengandung unsur pidana, karena Kalimantan itu bukan sekadar gambaran sebuah pulau atau wilayah di Indonesia, tapi didalamnya terdapat pula suku bangsa Indonesia yang mendiaminya. Ada Dayak, juga Melayu. Kami mengecam segala bentuk sikap intoleran dan anti-NKRI seperti ini,” katanya.
Menurutnya, kritik boleh-boleh saja disampaikan terkait rencana pemindahan ibukota negara, tapi harus solutif dan konstruktif. “Jangan mengkritik dengan membabi-buta, yang ujung-ujungnya bisa memecah belah bangsa,” tandasnya. (L02)