LASKAR –  Jaringan Masyarakat Sipil untuk Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) memandang upaya pengawalan harus tetap dilakukan secara intens oleh semua pihak untuk memastikan substansi yang komprehensif dan memenuhi kebutuhan korban, keluarga korban, serta pelindungan pendamping di lapangan.

Dalam rilis yang diterima redaksi www.LaskarMaluku.com, Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yang diwakili oleh Rena Herdiyani, Kekek AD Harijanti, Lusi Peilouw, Mike Verawati, menilai dari pemantauan sepanjang proses pembahasan oleh DPR RI ada 85 pasal krusial yang telah dipangkas dalam draft RUU TPKS pada Bulan Desember 2021 lalu.

“Kami memandang proses pembahasan RUU ini sarat dengan kepentingan politik dari fraksi-fraksi. Untuk itu kami berharap agar Daftar Isian Masalah (DIM) usulan Pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan akan hadirnya substansi dari pasal-pasal krusial tersebut,”tegas JMS dalam rilisnya.

Jaringan Masyarakat Sipil juga mengapresiasi Badan Legislasi DPR RI yang selama ini telah melakukan kerja intens bersama Jaringan Masyarakat Sipil dengan mengakomodir beberapa usulan  tim penyusun Naskah  RUU  TPKS  dari  masyarakat  sipil,  kendati  masih ada  beberapa  poin yang  belum diakomodir seperti : 5 bentuk kekerasan seksual (perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran), hukum pidana dan hukum acara yang komprehensif, pelindungan pendamping korban, pemulihan hingga aturan yang jelas dalam penyelengaraan layanan bagi korban.

“Bersama ini kami merasa keberatan jika Draf RUU TPKS memasukan beberapa pengaturan terkait tindak kesusilaan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pengaturan pidana kekerasan seksual,”tulis JMS.

Aspek kesusilaan sendiri menurut JMS, telah diatur dalam Undang-Undang lain, salah satunya KUHP. Untuk itu proses tindak lanjut penyusunan RUU TPKS ini harus dikembalikan lagi kepada spirit perlindungan substantif terhadap korban, anggota keluarga, dan pendamping korban. Juga pengaturan pemulihan, pencegahan, rehabilitasi, pemidanaan yang memenuhi segala unsur tindakan kekerasan seksual yang selama ini tidak dijamin dalam Undang-Undang dan kebijakan lainnya.

Jaringan Masyarakat Sipil juga menyambut baik arahan Presiden kepada Kementerian terkait dan Satgas untuk segera menyiapkan DIM oleh Pemerintah.

JMS berharap DIM ini akan memuat semua hal terkait dengan penanganan, pencegahan, pemulihan, pendampingan, tindak pidana kekerasan seksual yang memenuhi kepentingan dan rasa keadilan bagi korban di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama bagi korban yang selama ini sulit mendapatkan keadilan karena  pranata  adat dan  minimnya  Sumber  Daya  penegakan  hukum  di  daerah  Terdepan, Terpencil dan Tertinggal.

Selain itu, Pemerintah perlu memperkuat point-point substansi yang berpihak pada kepentingan korban dan memberikan masukan terkait aspek penting yang belum menjadi bagian yang diakomodir dalam proses penyusunan substansi RUU oleh DPR RI.

Jaringan Masyarakat Sipil memandang kerja kolaboratif percepatan pengesahan RUU TPKS antara Pemerintah dan DPR RI yang tetap bersandar pada kepentingan penghapusan kekerasan seksual akan mampu menghasilkan sebuah kebijakan yang mampu melindungi warga negara dan menjamin keadilan bagi korban.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, Jaringan Masyarakat Sipil menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendukung langkah Pemerintah lewat arahan Presiden Jokowi, dan mendorong untuk tetap melakukan fungsi monitoring terhadap proses pembahasan RUU TPKS baik di parlemen maupun pemerintah.
2. Mendorong    Pemerintah,    khususnya    Kementerian    Pemberdayaan    Perempuan    dan Perlindungan Anak dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meneruskan proses percepatan penyusunan RUU TPKS yang berpedoman pada 6 elemen kunci yang penting bagi korban, dan memastikan RUU TPKS ketika disahkan dapat diimplementasikan dengan efektif.
3. Mendesak kembali kepada DPR-RI untuk tetap melakukan pembahasan RUU TPKS dalam Rapat Paripurna Sidang Pertama tahun 2022 pada tanggal 13 Januari 2022 seperti yang dijanjikan oleh pimpinan DPR RI.
4. Mendesak DPR memastikan proses pembahasan RUU TPKS di  PANSUS Baleg DPR RI dengan target 6 bulan bisa disahkan, mengingat urgensi aturan ini. Pembahasan RUU TPKS atas dasar kepentingan sebesar-besarnya untuk perlindungan warga negara, dan pemenuhan rasa keadilan terhadap korban kekerasan seksual sebagai bagian dari tanggungjawab dan peran sebagai wakil rakyat. Tidak memposisikan proses RUU TPKS sebagai kepentingan politik transaksional.
5. DPR-RI dan pemerintah mengundang dan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembahasan,  pengesahan sampai pelaksanaan RUU TPKS.
6. Mengajak semua jaringan elemen masyarakat yang selama ini telah melakukan advokasi dan mengawal  advokasi  RUU  TPKS  untuk  tetap  bersama-sama  memperjuangkan  hadirnya kebijakan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual, tidak hanya  pada proses pembahasan RUU, pengesahan, dan juga nanti pada tahap implementasinya.

Jaringan Masyarakat Sipil untuk RUU TPKS menilai sudah da warning dari Presiden Jokowidodo, dimana pada Selasa (04/01/2022) Presiden telah memberikan pernyataan mendukung agar RUU TPKS harus segera disahkan demi kepentingan korban.

Beliau juga memerintahkan Kemenkumham dan Kemen PPPA untuk segera melakukan koordinasi dengan DPR RI. Penegasan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, menjadi angin segar bagi korban.

Presiden juga mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang hingga kini masih berproses. Kami sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Presiden.

Untuk diketahui, Perjuangan mengawal advokasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2016, dengan tujuan menghadirkan kebijakan substantif perlu terus digaungkan.

 Sejalan dengan itu, Presiden RI juga meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI. Dengan demikian, proses pembahasan bersama akan lebih cepat.

Dalam kesempatan lain, Pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani menanggapi positif arahan Presiden Jokowi untuk melakukan percepatan proses pembahasan dan menjanjikan bahwa RUU TPKS akan menjadi  bagian yang dibahas dalam Rapat Paripurna  DPR RI tanggal 13 Januari 2022 mendatang, mengingat saat ini  RUU TPKS  telah menjadi  inisiatif  DPR  dan  pada  Rapat Paripurna  16 Desember 2021 lalu sempat gagal untuk dibahas. (L02)