LASKAR – Polemik seputar pembangunan Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) akhirnya terjawab sudah.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa realisasi LIN dan pembangunan proyek strategis nasional ANP tetap berjalan.
“LIN dan ANP tetap jalan. Pembiayaan pembangunan pelabuhan Ambon New Port nantinya tidak dengan APBN, tapi dengan swasta, dan kami akan gandeng investor untuk itu,” kata Presiden Joko Widodo saat menerima audiens 34 Ketua Umum BPD HIPMI seluruh Indonesia yang dipimpin langsung Ketum BPP HIPMI Mardani H. Maming di Istana Negara, Senin (11/4/2022).
Joko Widodo kembali menegaskan dalam pertemuan itu bahwa pembangunan ANP untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional tetap berjalan. “Proyek ini akan tetap berjalan,” tandasnya.
Pernyataan Presiden Joko Widodo ini menjawab pertanyaan Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, M. Azis Tunny, yang meminta kepastian realisasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan pembangunan Ambon New Port (ANP) langsung di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Sebagai Ketum BPD HIPMI Maluku, saya juga membawa aspirasi masyarakat Maluku yang saat ini sangat membutuhkan kepastian pelaksanaan proyek strategis nasional, LIN dan pembangunan ANP,” kata Azis saat diberikan kesempatan mewakili Ketua Umum HIPMI dari kawasan Indonesia Timur.
Dikatakannya, Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Sebanyak 37 persen sumber daya ikan nasional berasal dari perairan Maluku. Potensi Perikanan Maluku juga mencapai 4,66 juta ton per tahun, sementara yang baru bisa diproduksi hanya sekitar 543 ribu ton per tahun.
Selain itu, kata Azis, tiga dari sembilan wilayah fishing ground Indonesia berada di perairan Maluku, yaitu di Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram.
“Melihat potensi ini, tidak salah bila kemudian pemerintah menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional,” tegasnya.
Hanya saja, lanjut Azis, ketidakpastian realisasi pembangunan ANP dan pelabuhan perikanan terintegrasi yang nantinya mendukung LIN, akhirnya menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat Maluku saat ini.
“Harapan kami saat ini ada pada Bapak Presiden. Kami butuh kepastian dan regulasi sebagai payung hukum yang melegitimasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Mohon Bapak Presiden dapat mendorong akselerasi implementasi dari proyek strategis nasional ini, yang menurut kami akan memberikan multipleyer effect luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Maluku, sehingga Maluku kedepan dapat tumbuh dan menjadi sentra ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia,” ungkapnya.
Menurutnya, apabila proyek strategis nasional ini berjalan, hal ini akan menjadi legacy terbaik Presiden bagi Maluku, dan dia memastikan Presiden Jokowi akan dikenang masyarakat Maluku sebagai pahlawan karena mewujudkan proyek strategis nasional yang sangat penting bagi kemajuan Maluku kedepan.
“Pada kesempatan ini, mewakili aspirasi masyarakat Maluku, saya meminta agar Bapak Presiden bisa mengeluarkan produk hukum berupa Perpres sebagai payung hukum dalam melegitimasi Maluku sebagai LIN,” pintanya.
Audiens yang diisi dengan dialog ini dipandu langsung oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia.
Selain Azis yang mewakili Ketum HIPMI dari Indonesia Timur, dua Ketum lain yang diberikan kesempatan berbicara adalah Ketum BPD HIPMI Kalimantan Timur Bakri Hadi, dan Ketum BPD HIPMI Sumatera Selatan Hermansyah Mastari. (*/L02)