AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku secara tegas mendesak, dan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk segera membenahi sistem Manajemen Pendidikan di SMA Unggulan Siwalima .

Hal itu disampikan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Ataparry, saat melakukan on the spot di SMA Siwalima, Rabu (4/10/2023).

Dalam kunjungan tersebut dihadiri Wakil Ketua komisi IV Rovik Afifuddin, Anggota Rostina, dan Hengki Pelata. Rombongan komisi didampingi Plh Kepala Sekolah SMA Siwalima Elysama Tahalea serta para dewan guru

Dikatakan, sistem manajemen pendidikan merupakan tanggung jawab utama yaitu ada di pemerintah daerah, dalam hal ini leading sektornya itu Dinas Pendidikan, baik itu untuk seluruh SMA, SMK yang ada di Maluku termasuk SMA Siwalima sendiri.

Menurut Attaparry, ini kesalahan di Dinas Pendidikan, karena kami sudah bicarakan hal ini selama dua tahun lalu antara dinas pendidikan dengan Komisi IV,  tentang bagaimana pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima, baik itu sistem proses belajar mengajar maupun pengelolaan asrama, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan

 “Jadi kita menilai asrama Putra maupun Putri standar kebersihan ini kita sudah bicara berulang-ulang, tetapi masih terus terulang lagi. Ini berarti mungkin Ibu Kadis tidak pernah masuk untuk melihat masalah ini,” cetus Attaparry.

Dikatakan, mestinya sebagai Kadis harus secara rutin tinjau Sekolah ini, karena dibiayai oleh APBD dan menjadi barometer penilaian publik.

Kadis sambung Attapary, mestinya datang mengkroscek di sini sebagai penanggung jawab. Dan ternyata standar di SMA Siwalima belum layak.

“Sebenarnya bangun sistem manajemen konsepnya sederhana begitu juga dengan budaya kekerasan, ini sudah cukup lama kalau tadi kita interview dari beberapa siswa yang mereka melakukan kekerasan terhadap teman yang lain dan ini bukan salah mereka,” ujar Attapary.

Politisi senior PDI-P dapil SBB ini juga, menyatakan, ada sistem yang salah, dan Dinas Pendidikan yang harus bertranggungjawab.

“Untuk itu ibu kadis harus turun berdialog, mendeteksi dan sebagai penanggung jawab harus membangun satu sistem dan harus diikuti oleh sekolah,”saran Samson seraya menambahkan, selama ini Dinas Pendidikan tidak mampu menerapkan managemen yang baik sehingga kasus ini berulang terus. (L04)