AMBON, LaskarMaluku.com – Sumber Daya Alam Provinsi Maluku yang melimpah diperlukan manusia trampil untuk mengelolah sumber daya alam yang kini dipandang sangat perlu menjadi potensi unggulan.
Potensi unggulan itu itu dikategorikan kedalam empat bidang yakni;
- Perikanan meliputi Budi Daya Tangkap.
- Pertanian, meliputi; perkebunan rempah-rempah, paka, cengkeh dan lain-lain.
- Pariwisata Bahari.
- Pertambangan.
Keempat sektor andalan itu jika dikaitkan dengan mitra pendidikan Vokasi maka tentu dibutukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas didalam mengelolah sektor-sektor unggulan ini.
Sektor unggulan itu butuh ketrampilan khusus melalui pengembangan SDM, kemampuan kita untuk mengelola potensi sumber daya alam ini, tidak akan bisa memberikan multi player terhadap pertumbuhan ekonomi kuat bila kita tidak melibatkan sumber daya kita ketika SDM ambil dari luar.
“Maka potensi kita akan berdampak terhadap perputaran keuangan di wilayah itu, dan pertumbuhan ekonomi tidak berkembang lantaran uangnya keluar disebabkan SDM yang kita gunakan berasala dari luar Maluku. Maka dalam kemitraan vokasi kita butuh penguatan-penguatan dari aspek strategis yang kemudian skills kita tercipta, peluang kerja terbuka, pendapatan ekonomi meningkat dan angka kemiskinan kita bisa tekan,”urai Asisten 1 Setda Provinsi Maluku, Dr Jalaluddin Salampessy, kepada LaskarMaluku.com usai dipercayakan sebagai Keynote speaker (pembicara Utama) pada kegiatan, Dialog Publik, bersama pemangku kepentingan daerah “Kemitraan Vokasi Untuk Percepatan Pembangunan Maluku” yang dilaksanakan di Hotel Kamari Kota Ambon, Jumat, (29/11/24)
Kegiatan ini difasilitasi kemitraan tahun 2024 pada ruang lingkup penguatan kemitraan daerah, konsorsium PTPPV Provinsi Maluku yang terdiri dari Politeknik Negeri Ambon dan Politeknik Perikanan Negeri Tual.
Menurut Dr Jalaluddin, salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Maluku sangat diperlukan tanaga trampil melalui pendidikan vokasi.
“Upaya secara sistematis harus dilakukan secara terukur karena variabel kemiskinan itu sangat banyak, salah satunya selain mindset SDM kita yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah mendorong program-program strategis berdasarkan pada basis keunggulan,”ungkap Jalaluddin yang adalah Asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat daerah (Setda) Provinsi Maluku ini,
Diawal pembicaraan utama itu, Jalaluddin mengemukakan kalau angka kemiskinan Provinsi Maluku saat ini berada pada level 16′ 5 persen dan secara nasional ada pada angka 9’03 persen.
Upaya-upaya secara sistematis harus dilakukan secara terukur, bagaimana pemerintah mendorong program-program strategis berdasarkan pada basis keunggulan.
“Keunggulan terpetakan SDM harus bisa disesuaikan lalu program didorong oleh pemerintah kalau ini dia bersinergi merupakan kekuatan dalam menciptakan ruang-ruang itu, maka saya yakin sungguh capaian dan target pertumbuhan ekonomi kita akan sama-sama bisa kita wujudkan. Dengan demikian visi misi calon gubernur Maluku terpilih akan terpenuhi dengan sendirinya, “katanya lagi.
Dialog publik kebijakan pada ruang lingkup penguatan kemitraan daerah bertujuan untuk;
- Mengeratkan kemitraan antar stakeholder,
- Memetakan persoalan ekosistem kemitraan Vokasi di provinsi Maluku.
- Menghimpun masukan pemikiran dan atau gagasan dalam rangka penguatan ekosistem kemitraan Vokasi di Provinsi Maluku.
- Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam rangka pengembangan dan penguatan ekosistem kemitraan vokasi di Provinsi Maluku dan
- Merekomendasikan berbagai hal penguatan ekosistem kemitraan vokasi di Provinsi Maluku.
Para pemateri antara lain;
Dr Ing Ir. Heru Pranoto, S.T, tim pakar Mitra Dudi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud dengan Topik : Best Practice dan Strategi Kemitraan Vokasi Nasional.
Dr Anton Lailossa, S T,. M.Si Kepala Bappeda Provinsi Maluku, dengan Topik: Tim Koordinasi daerah vokasi (TKDV) sebagai wadah kemitraan Vokasi Daerah.
Ir Raimond Setiabudi dari APINDO DPD Maluku, dengan topic; Best Practice Kemitraan Vokasi di Maluku.
Saoda Tethool,SH Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dengan topik Keberpihakan Kebijakan Peningkatan Kemitraan Pendidikan Vokasi di Maluku. Meski begitu, ketua komisi berhalangan hadir dan pemateri berikutnya dibawakan oleh dosen Polnam Ambon, Dr Alvin
Peserta dalam diskusi Publik kebijakan ini, berjumlah 80 orang terdiri dari pemerintah daerah provinsi Maluku, pimpinan dan tim Konsorsium PTPPV Promal, perwakilan dunia usaha, dan dunia industri, perwakilan komunitas dan masyarakat desa, perwakilan media massa dan perwakilan lembaga penyelenggara pendidikan vokasi baik perguruan tinggi, SMK, maupun LKP. (LO5)