AMBON, LaskarMaluku.com – Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, meminta edukasi dan simulasi mitigasi bencana dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
Menurutnya , Kota Ambon merupakan wilayah rawan bencana sehingga pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah. Meski bencana tidak dapat dicegah atau diprediksi secara pasti, risiko dan dampaknya dapat dikurangi melalui edukasi serta kesiapsiagaan yang baik.
Penegasan itu disampaikan Walikota saat meluncurkan proyek perubahan bertajuk VIRUS (Virtual Reality Gempa Bumi dan Tsunami), yakni inovasi edukasi prabencana berbasis teknologi virtual reality (VR) menuju ketangguhan Kota Ambon, di Balai Kota Ambon, Kamis (12/11).
Inovasi yang digagas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon tersebut diluncurkan dengan penekanan tombol sebagai tanda dimulainya implementasi program.
Dalam sambutannya, ia mengatakan Ambon memiliki kerawanan terhadap berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor hingga cuaca ekstrem.
Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun melalui keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, instansi terkait, lembaga pendidikan hingga masyarakat.
“Bencana tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita hindari, tetapi mengurangi risiko itu bisa kita lakukan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, membangun daerah tangguh bencana tidak cukup hanya dengan menyiapkan regulasi dan dokumen perencanaan. Pemerintah juga harus memiliki rencana kontingensi dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sehingga setiap instansi memahami tugas dan tanggung jawab ketika bencana terjadi.
“Kalau terjadi bencana, apa yang mesti kita lakukan segera? Instansi A melakukan apa, instansi B melakukan apa, dan seterusnya. Sehingga tidak terjadi saling menunggu, tetapi masing-masing sudah tahu tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Ia menyebutkan, Pemkot Ambon terus memperkuat mitigasi melalui kerja sama dengan BMKG, Universitas Pattimura, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyusunan peta kawasan rawan bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan. Hasil kajian tersebut juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan rekomendasi pembangunan rumah yang lebih tahan terhadap gempa.
Dengan begitu, masyarakat yang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat memperoleh arahan mengenai struktur bangunan yang aman sesuai tingkat kerawanan wilayah.
Namun, Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku itu menegaskan, berbagai regulasi dan dokumen mitigasi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebencanaan.
Karena itu, ia menilai inovasi VIRUS menjadi salah satu terobosan penting dalam menghadirkan edukasi kebencanaan yang lebih menarik dan mudah dipahami.
Melalui teknologi VR, masyarakat dapat merasakan simulasi situasi gempa bumi dan tsunami seolah-olah berada dalam kondisi bencana yang sebenarnya, mulai dari guncangan gempa hingga proses penyelamatan dan evakuasi.
“Dengan teknologi ini, kita seolah-olah sementara berada pada situasi gempa dan tsunami yang benar-benar terjadi. Ketika terjadi gempa, masyarakat harus segera menyelamatkan diri. Apalagi jika ada peringatan tsunami, tidak ada pilihan lain selain mengikuti jalur evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi,” jelasnya.
Ia mengakui keterbatasan peralatan menjadi tantangan dalam memperluas pemanfaatan teknologi tersebut. Meski demikian, sosialisasi dan edukasi harus tetap dilakukan secara masif, terutama di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat.
Walikota mengingatkan, pengalaman gempa bumi pada 2019 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Ambon. Saat itu, gempa susulan yang terjadi membuat sebagian warga memilih mengungsi dan bertahan di kawasan pegunungan.
Namun, pengalaman masa lalu tidak boleh membuat masyarakat merasa sudah cukup memahami cara menghadapi bencana.
“Sudah cukup lama sejak peristiwa 2019. Kalau tidak dilakukan simulasi secara terus-menerus, masyarakat bisa lupa dan lalai. Karena itu, edukasi mitigasi bencana harus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Selain edukasi melalui VR, ia juga meminta pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi diperkuat di seluruh wilayah Kota Ambon. Pemkot juga akan berupaya memperkuat koordinasi dengan BMKG terkait penyediaan sarana peringatan dini, termasuk sirene tsunami.
Ia secara khusus mengingatkan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir agar memahami tanda-tanda alam yang berpotensi menunjukkan terjadinya tsunami.
Menurutnya, ketika terjadi gempa kuat, masyarakat harus segera menjauh dari pantai. Apalagi jika air laut tiba-tiba surut, warga tidak boleh mendekati pantai untuk mencari ikan atau menyaksikan fenomena tersebut.
“Jangan sampai ketika air laut surut, masyarakat justru turun ke pantai untuk mencari ikan. Masyarakat harus memahami bahwa kondisi seperti itu bisa menjadi tanda bahaya sehingga harus segera menjauh dan menyelamatkan diri,” tegasnya.
Walikota juga meminta masyarakat menyiapkan tas siaga bencana berisi dokumen dan barang-barang penting yang mudah dibawa saat keadaan darurat.
Ia menilai, dalam situasi bencana, masyarakat sering kali panik dan tidak mengetahui barang apa yang harus diselamatkan terlebih dahulu.
“Kalau terjadi bencana, masyarakat harus tahu apa yang perlu dibawa. Tas siaga itu harus disiapkan sehingga ketika keadaan darurat, tinggal mengambil tas dan segera menyelamatkan diri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pemkot Ambon telah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana di 21 desa, negeri, dan kelurahan.
Keberadaan forum tersebut diminta tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi harus aktif melakukan sosialisasi, edukasi, dan simulasi secara rutin kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Ia berharap inovasi VIRUS tidak sekadar menjadi proyek perubahan untuk memenuhi persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, tetapi benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana.
“Kalau satu jiwa saja menjadi korban karena bencana, itu sudah menunjukkan bahwa kita belum mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat secara maksimal. Karena itu, semua upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,” tandasnya.
Ia pun meminta BPBD dan seluruh pemangku kepentingan mendukung implementasi inovasi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.
Dengan edukasi, simulasi, penyediaan sarana evakuasi, serta keterlibatan aktif masyarakat, Pemkot Ambon berharap budaya sadar bencana semakin kuat dan risiko jatuhnya korban jiwa dapat ditekan ketika bencana terjadi.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, Frits Tatipikalawan, menjelaskan, inovasi tersebut merupakan bagian dari proyek perubahan yang bertujuan membangun ketangguhan masyarakat melalui penguatan edukasi sebelum bencana terjadi.
Menurutnya, Kota Ambon merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Sejarah mencatat gempa bumi yang disertai tsunami pernah terjadi pada 1674 dan 1950.
Ancaman tersebut kembali dirasakan masyarakat saat gempa bumi bermagnitudo 6,5 mengguncang wilayah Ambon pada 2019 dengan kedalaman 10 kilometer, berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kondisi ini, kata dia , menuntut penguatan upaya pengurangan risiko bencana yang tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi prabencana.
Ia menilai, edukasi gempa bumi dan tsunami di Kota Ambon selama ini belum maksimal karena masih didominasi metode sosialisasi dan simulasi konvensional.
Padahal, masyarakat membutuhkan metode pembelajaran yang kontekstual, berulang, berkelanjutan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi.
“Melalui inovasi VIRUS, kami ingin mengubah pola edukasi kebencanaan dari sekadar mengetahui menjadi mengalami, memahami, dan siap bertindak ketika bencana terjadi,” jelasnya.
Ia menerangkan, identitas VIRUS memiliki makna positif sebagai semangat untuk menularkan pengetahuan, kesadaran terhadap risiko, serta budaya tangguh bencana di tengah masyarakat.
Penggunaan teknologi kacamata virtual reality memungkinkan peserta merasakan pengalaman simulasi gempa bumi dan tsunami dalam lingkungan virtual yang interaktif dan aman.
Identitas visual inovasi tersebut juga dilengkapi peta Kota Ambon sebagai lokasi pelaksanaan program, petugas BPBD sebagai penggerak edukasi kebencanaan, gelombang seismik yang menggambarkan ancaman gempa bumi, serta gelombang tsunami sebagai simbol pentingnya kesiapsiagaan dan evakuasi secara cepat dan tepat.
Dalam pelaksanaannya, proyek perubahan ini dibagi dalam tiga tahapan.
Pada jangka pendek, BPBD akan membentuk tim efektif, melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, menyusun keputusan wali kota dan peraturan wali kota, menyiapkan standar operasional prosedur (SOP), menyusun skenario dan konten VR, serta melatih operator.
Tahapan tersebut dilanjutkan dengan peluncuran, sosialisasi, evaluasi, dan penyempurnaan program.
Sementara dalam jangka menengah, implementasi VIRUS akan diperluas ke sekolah, kelurahan, desa dan negeri, komunitas, serta masyarakat di wilayah yang menjadi prioritas penanganan bencana.
Adapun dalam jangka panjang, inovasi ini diarahkan untuk direplikasi dan menjadi bagian dari sistem edukasi kebencanaan Kota Ambon secara berkelanjutan.
Dia mengungkapkan, BPBD juga telah mengusulkan kegiatan sosialisasi dan edukasi prabencana berbasis virtual reality dalam program kerja tahun anggaran 2027. Program tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan hingga tiga tahun ke depan.
Untuk mendukung keberhasilan inovasi tersebut, BPBD membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media.
Sejumlah pihak yang diharapkan memberikan dukungan antara lain Pemerintah Kota Ambon, DPRD, BNPB, Bank Maluku, Bank Indonesia, Pertamina IT Wayame, Universitas Pattimura, peneliti dari The Open University Jepang, BMKG, Basarnas, dan Dinas Pendidikan.
Kolaborasi tersebut nantinya diperkuat melalui perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPBD Kota Ambon, khususnya dalam penyelenggaraan edukasi dan penanggulangan bencana di lingkungan sekolah maupun kelompok masyarakat lainnya.
Ia menegaskan, keberhasilan proyek perubahan ini membutuhkan kepemimpinan, strategi kolaborasi, pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan program.
Menurutnya, VIRUS bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, melainkan menjadi instrumen edukasi untuk membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
Melalui inovasi tersebut, BPBD berharap masyarakat Kota Ambon semakin memahami risiko gempa bumi dan tsunami, mengetahui langkah penyelamatan diri, serta mampu mengambil tindakan yang tepat ketika bencana terjadi.
“Pada akhirnya, inovasi ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya Ambon yang tangguh bencana,” tandasnya. (L06)