AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Provinsi Maluku mengharapkan kontribusi aktif para akademisi dan peneliti sosiologi dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki sensitivitas sosial, berkeadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadalie Ie, saat membacakan sambutan Gubernur Maluku pada pembukaan Lokakarya Asosiasi Program Studi Sosiologi Seluruh Indonesia (APSSI) Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertema “Keadilan Spasial dan Inklusivitas Ruang Sosial”, di Lantai 5 Hotel Santika Ambon, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutan tersebut, Sekda menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh pimpinan program studi, akademisi, peneliti, serta peserta APSSI dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang telah memilih Kota Ambon sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.
Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan ini menjadikan Maluku sebagai ruang pertemuan intelektual nasional sekaligus wadah pertukaran gagasan dan penguatan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat.
Ia menegaskan, setiap kebijakan pembangunan pada hakikatnya berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai kondisi sosial, karakteristik masyarakat, kebutuhan warga, serta dinamika yang berkembang di lingkungan sosial.
Dalam konteks tersebut, ilmu sosiologi memiliki peran strategis untuk membaca realitas sosial, mengidentifikasi persoalan masyarakat, memahami ketimpangan, mengkaji perubahan sosial, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
“Pemerintah membutuhkan kontribusi para akademisi dan peneliti sosiologi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi dan ekonomi, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian pesan Gubernur Maluku yang disampaikan Sekda.
Secara khusus, Pemerintah Provinsi Maluku berharap kalangan akademisi memberikan perhatian terhadap karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki keragaman geografis, sosial, budaya, dan ekonomi.
Kekayaan nilai kearifan lokal seperti Pela Gandong, Ain Ni Ain, dan Masohi dinilai bukan sekadar warisan budaya, melainkan modal sosial penting dalam menjaga persatuan, memperkuat kohesi sosial, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.
Oleh sebab itu, penelitian dan kajian sosiologi diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan dan sosial masyarakat kepulauan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menekankan empat agenda strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni penguatan kurikulum pendidikan sosiologi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan zaman; pengembangan riset sosial yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat; peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah; serta penguatan peran ilmu sosiologi dalam menjaga persatuan, toleransi, solidaritas, dan kohesi sosial bangsa.
Ia berharap APSSI tidak hanya menjadi wadah komunikasi ant program studi sosiologi di Indonesia, tetapi juga mampu melahirkan agenda bersama yang menjadikan ilmu sosiologi sebagai bagian penting dalam penyelesaian persoalan dan pembangunan nasional.
Sekda Maluku Sadali Ie saat membacakan sambutan Gubernur Maluku
“Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama, saling melengkapi, dan memiliki tujuan yang sama,” tegasnya.
Kegiatan pembukaan Lokakarya Nasional APSSI Tahun 2026 tersebut turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Pattimura, Piter Kakisina; Ketua Senat Unpatti, Tonny Pereira; Ketua Senat FISIP, Zainal Rengifurwarin; Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena; Dekan FISIP, Wahab Tuanaya; serta jajaran pimpinan Universitas Pattimura dan Politeknik Negeri Ambon.
Hadir pula Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia, Dr. Arie Sujito, M.Si., Ketua Dewan Pengawas APSSI, Dr. Harmona Daulay, M.Si., Ketua Umum dan Sekretaris Umum APSSI, para pengurus dan anggota APSSI, pimpinan jurusan dan program studi sosiologi dari seluruh Indonesia, serta peserta dan tamu undangan lainnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara dunia akademik dan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, responsif terhadap realitas sosial, serta berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (L05)