AMBON, LaskarMaluku.com – Walikota Ambon Bodewin Wattimena secara resmi membuka DPRD Expo 2026 yang digelar selama dua hari, 2-3 September 2026,berlangsung di Halaman Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (2/9)

Kegiatan yang telah memasuki pelaksanaan ketiga itu mengusung tema “Kolaborasi Mewujudkan Ambon Bersih untuk Maluku Sehat Menuju Indonesia Maju.”

DPRD Expo menghadirkan pelayanan publik, pameran hasil kerja DPRD, pelayanan kesehatan, pangan murah, hiburan, serta puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebanyak 55 stan UMKM lokal ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bodewin menegaskan Expo tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar tempat memajang produk.

Menurut dia, kegiatan tersebut harus menciptakan transaksi dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada pelaku UMKM.

“Kita melaksanakan Expo ini bukan hanya untuk datang dan memajang barang-barang. Expo ini kita buat dengan tujuan memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM,” kata Bodewin.

Ia mengajak pimpinan dan anggota DPRD, pejabat Pemerintah Kota Ambon, serta masyarakat untuk membeli produk UMKM yang dipamerkan.

Menurut Bodewin, datang ke lokasi Expo hanya untuk melihat produk tanpa melakukan transaksi tidak akan memberikan dampak berarti bagi pelaku usaha.

“Percuma kita melaksanakan Expo di berbagai tempat apabila orang datang hanya melihat, kemudian mengatakan, ‘Bagus sekali,’ lalu pulang tanpa membeli apa-apa. Itu bukan tujuan utama sebuah Expo,” ujarnya.

Bodewin mengatakan Expo harus menjadi tempat bertemunya produk dengan pembeli dan pelaku UMKM dengan pasar.

“Kalau datang, lihat produk, tanyakan harganya, lalu beli. Kalau ada satu produk yang menarik, jangan hanya membeli satu. Kalau mampu, beli sepuluh. Nah, itu baru namanya Expo,” katanya.

Bodewin kemudian menggambarkan potensi perputaran uang apabila seluruh pejabat dan anggota DPRD ikut membeli produk UMKM.

DPRD Kota Ambon memiliki 35 pimpinan dan anggota. Jika masing-masing berbelanja rata-rata Rp2 juta selama kegiatan berlangsung, menurut Bodewin, sedikitnya Rp70 juta dapat berputar di tengah pelaku UMKM.

Nilainya dapat meningkat apabila pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat OPD berbelanja lebih banyak.

“Kalau masing-masing berbelanja minimal Rp500 ribu saja, maka sudah ada puluhan bahkan ratusan juta rupiah yang dapat berputar di tengah-tengah masyarakat melalui UMKM,” katanya.

Bagi Bodewin, nilai utama sebuah Expo terletak pada manfaat ekonomi yang dirasakan pelaku usaha.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga menghasilkan transaksi yang meningkatkan pendapatan UMKM.

“Datang, lihat, beli, dan bawa pulang produk-produk UMKM kita,” ujarnya.

Ia meminta para pelaku UMKM memanfaatkan DPRD Expo untuk memperkenalkan produk, membangun jaringan, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan.

Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD, kata Bodewin, akan terus membuka ruang bagi UMKM untuk berkembang. Namun, keberhasilan usaha juga bergantung pada kreativitas, inovasi, dan kerja keras para pelaku usaha.

Bodewin mengatakan penguatan UMKM menjadi salah satu strategi Pemerintah Kota Ambon dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurut dia, momentum Hari Ulang Tahun ke-451 Kota Ambon pada 7 September 2026 juga harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi program pembangunan dan merancang langkah baru bagi masa depan kota.

“Setiap kali kita merayakan hari ulang tahun kota ini, tentu perlu kita lakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang sudah kita lakukan. Tetapi sekaligus kita merencanakan berbagai hal yang akan kita lakukan ke depan demi kemajuan Kota Ambon yang kita cintai,” katanya.

Ia menilai Kota Ambon memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan daerah-daerah yang ditopang industri pertambangan dan sumber daya alam dalam skala besar.

Karena itu, pemerintah memilih memperkuat ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM.

“Kota Ambon tidak mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang banyak seperti daerah-daerah itu. Ambon dengan cirinya sendiri, kota yang terbatas sumber daya alam,” ujar Bodewin.

Menurut dia, tugas pemerintah adalah memfasilitasi pelaku UMKM melalui kemudahan perizinan, akses pasar, penyediaan ruang usaha, serta berbagai program pendukung.

Pemkot Ambon, kata dia, juga telah menyediakan sejumlah fasilitas, mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha secara gratis hingga dukungan modal dan tempat usaha.

“UMKM ini salah satu fondasi ekonomi kita di Kota Ambon,” katanya.

Bodewin menilai UMKM memiliki daya tahan yang kuat ketika ekonomi menghadapi tekanan.

Di tengah perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau menutup usaha, sektor UMKM tetap menjadi tempat masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi.

“Karena hanya dengan cara itu kita menciptakan kemandirian masyarakat dalam berusaha, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tetap dalam posisi yang baik,” katanya.

Selain penguatan ekonomi masyarakat, Bodewin menekankan pentingnya pembenahan pelayanan publik.

Ia mengatakan pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, responsif, dan terbuka, terutama di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik.

“Pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang mudah, cepat, responsif, kemudian terbuka kepada publik,” ujarnya.

Pemerintah Kota Ambon, kata dia, terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk mengurangi proses pelayanan yang rumit dan berbelit-belit.

Keterlibatan berbagai lembaga dalam DPRD Expo, termasuk instansi pemerintah dan lembaga pelayanan lainnya, menurut dia, menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga meminta agar pelayanan bagi UMKM terus diperkuat, termasuk akses terhadap perizinan, sertifikasi halal, serta kebutuhan administrasi dan legalitas usaha.

Di sisi lain, Bodewin menyoroti peran DPRD sebagai rumah rakyat.Menurut dia, kantor DPRD harus menjadi tempat terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan berbagai persoalan yang dihadapi.

“Kalau kita mengaku bahwa ini adalah rumah rakyat, maka di sinilah rakyat tempat untuk mengadu. Di sinilah rakyat datang menyampaikan keluh kesah mereka supaya diteruskan kepada Pemerintah Kota,” katanya.

Menurut Bodewin, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan dua agenda penting yang harus berjalan bersama.

“Apabila dua hal ini dapat kita lakukan dengan baik, yaitu penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saya yakin kita akan mampu membawa Kota Ambon semakin maju ke depan,” ujarnya.

Bodewin juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, Sekretariat DPRD, serta para pihak yang menginisiasi pelaksanaan DPRD Expo sejak awal.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus menjadi tradisi positif dan dikembangkan oleh berbagai lembaga.

Bodewin bahkan berharap Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan lembaga keuangan di Kota Ambon dapat menggelar Expo dengan skala yang lebih besar untuk memperluas akses UMKM terhadap edukasi keuangan dan pasar.

“Saya berharap suatu ketika nanti lewat OJK, pihak-pihak perbankan dan lembaga-lembaga keuangan di Kota Ambon melakukan Expo yang besar, supaya UMKM kita tetap hidup,” tandasnya.

Bodewin berharap DPRD Expo 2026 tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan menyambut HUT ke-451 Kota Ambon, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, kolaborasi pemerintah, DPRD, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk membangun Ambon yang semakin maju, sejahtera, bersih, dan membahagiakan warganya. (L06)