AMBON, LaskarMaluku.com – Partai Golkar Provinsi Maluku dibawah kepemimpin Umar Lessy mulai goyang karena mengalami konflik internal dihampir semua DPD II. Pasalnya, kepercayaan publik bahkan kader Partai Golkar sendiri mulai resah hilang karena banyak kepentingan, sehingga mengabaikan tujuan utama organisasi dan kepentingan masyarakat.

Ini terbukti disetiap Musyawarah Daerah  DPD II disejumlah daerah mengalami kekisruhan, belum lagi proses pelantikan kepengurusan di tingkat DPD yang rencananya berlangsung tanggal 15 Juli 2026 mengalami penundaan hingga batas waktu yang belum pasti. Padahal menjelang tanggal 15 Juli panitia telah memasang sejumlah baliho dan bilboard pelantikan DPD Golkar Maluku di sejumlah titik di Kota Ambon.

Menariknya, Musyawarah Daerah (Musda) IX Partai Golkar Kota Ambon kembali memanas setelah puluhan kader dari lima kecamatan mendatangi dan menduduki Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku di Jalan Ina Tuni, Karang Panjang, Ambon, Jumat (4/9/2026).

Massa menuntut kejelasan atas kelanjutan Musda yang diskors sejak 30 April lalu, sekaligus mempertanyakan munculnya nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam dinamika politik internal hingga tingkat kecamatan.

Kedatangan kader tersebut dipicu belum jelasnya kelanjutan Musda setelah agenda sebelumnya dihentikan sementara. Massa menegaskan mereka tidak meminta Musda baru, melainkan meminta proses yang telah berjalan dilanjutkan sesuai mekanisme organisasi dan menghormati hasil penjaringan di tingkat kecamatan.

Dinamika itu semakin kompleks setelah DPP Partai Golkar menunjuk Elly Toisutta sebagai Caretaker Ketua DPD Golkar Kota Ambon. Korbid Kepartaian DPD Golkar Provinsi Maluku Richard Rahakbauw bersama Elly kemudian menggelar pleno pengurus harian Golkar Kota Ambon untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Menurut massa aksi, dalam pertemuan itu muncul pernyataan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengarahkan pengurus Golkar di lima kecamatan untuk mendukung Elly Toisutta. Namun, keterangan tersebut merupakan klaim yang disampaikan massa dan belum menjadi fakta yang terverifikasi secara independen.

“Musda yang kemarin itu diskors. Kami pertanyakan kelanjutannya, bukan membuat Musda ulang,” kata salah satu pendemo.

Kader di tingkat kecamatan mempertanyakan dugaan perubahan arah dukungan tersebut karena sebelumnya proses penjaringan calon ketua telah dilakukan melalui pleno pengurus harian di masing-masing kecamatan. Mereka juga mempersoalkan rencana penggantian atau penunjukan pelaksana tugas (PLT) pimpinan kecamatan yang dinilai berpotensi memengaruhi komposisi kepengurusan dan proses lanjutan Musda.

Ketua Teluk Ambon, Julius Yongki Siwalette, meminta DPD Golkar Maluku tidak mengambil keputusan yang mengabaikan posisi kader di tingkat bawah. “Golkar ini partai besar. Jangan menodai partai ini dengan kepentingan sekelompok orang,” ujar Yongki dalam aksi tersebut.

Ketua Teluk Ambon Joseph Ruban juga menyampaikan keberatan terhadap langkah yang disebut berkaitan dengan PLT pimpinan kecamatan. Ia menilai kader di tingkat akar rumput perlu dilibatkan dalam setiap keputusan organisasi dan meminta persoalan internal diselesaikan melalui aturan partai.

Dari pihak DPD Golkar Maluku, Ketua Harian Ridwan Rahman Marasabessy menyatakan pihaknya menerima aspirasi massa. Ia menjelaskan bahwa keputusan pleno terkait PLT pengurus kecamatan masih berupa resume dan belum berujung pada penerbitan surat keputusan. “Kasih kesempatan kita sampaikan ke ketua bagaimana menindaklanjuti tuntutan teman-teman. Karena kita dialog tidak bisa ambil keputusan,” kata Ridwan.

Pengurus DPD I Golkar Maluku Subhan Pattimahu juga memastikan aspirasi kader akan ditindaklanjuti berdasarkan aturan organisasi. “Yakinlah kami akan merespons semua tuntutan ini sebagaimana tertuang dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai Golkar,” kata Subhan.

Sementara itu, Ketua AMPG Kota Ambon Hengki Hiskia secara khusus mempertanyakan penggunaan nama Bahlil dalam polemik tersebut. Ia meminta seluruh pihak tidak membawa nama ketua umum untuk membenarkan kepentingan tertentu sebelum terdapat penjelasan resmi. “Kami minta asas konstitusional dikedepankan dalam setiap keputusan partai, termasuk konsolidasi untuk melanjutkan agenda Musda yang sempat diskors,” ujar Hengki.

Sampai aksi berlangsung, persoalan utama yang dibawa kader masih berkisar pada kepastian kelanjutan Musda IX Golkar Kota Ambon, status kepengurusan kecamatan, serta dasar keputusan organisasi yang akan diambil. Konfirmasi langsung dari Bahlil Lahadalia maupun DPP Partai Golkar mengenai dugaan arahan kepada lima kecamatan belum diperoleh, sehingga tudingan intervensi tersebut perlu ditempatkan sebagai klaim yang masih membutuhkan klarifikasi resmi. (L05)