AMBON, LaskarMaluku.com – Rektor Universitas Pattimura Unpatti Ambon, Fredy Leiwakabessy mengemukakan, kondisi geografis provinsi Maluku yang didominasi oleh wilayah laut menjadi modal besar yang harus dikembangkan secara optimal disektor kelautan dan perikanan.

Hal itu dikemukakan Rektor Unpatti Prof Fredi Leiwakabessy, saat menyambut kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan dan rombongan di Unpatti.

Kehadiran Zulkifli Hasan di Maluku, selain agenda pelantikan pengurus DPD PAN provinsi, dirinya menyempatkan waktu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di kampus terbesar di Indonesia timur ini.

Menurut Fredy Leiwakabessy, Unpatti memiliki sumber daya manusia serta sejumlah sarana pendukung untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Namun, masih terdapat sejumlah fasilitas yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan dukungan dan pembiayaan.

“Kepulauan Maluku kurang lebih 90 persen wilayahnya adalah laut dan hanya sekitar 10 persen daratan. Ini merupakan sumber daya alam yang sangat besar untuk bisa kita kembangkan bersama,” kata Leiwakabessy saat memberikan sambutannya di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan rombangan yang berlangsung di lantai dua Rektorat Unpatti, Rabu, (2/9/2026).

Fredy memaparkan, sejumlah fasilitas yang tersedia antara lain kolam pembenihan, kolam budidaya, keramba jaring apung, cold storage hingga pabrik es.

“Semua sudah tersedia, tetapi belum berfungsi secara maksimal. Untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas kawasan tersebut, tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” rinci Rektor Unpatti.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan agar berbagai fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Maluku.

“Kami berharap melalui kesempatan ini ada dukungan program dari Pak Menteri. Kalau memungkinkan, ada staf yang dapat ditugaskan untuk melihat langsung lokasi tersebut sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut,” pungkasnya

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Zulkifli menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Perguruan tinggi dan sektor swasta dinilai memiliki peran strategis untuk menghasilkan inovasi sekaligus mempercepat implementasi program.

“Di seluruh dunia, kampus, pemerintah dan swasta itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain,” tegasnya.

Ia berharap Universitas Pattimura dapat menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam pengembangan sektor pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat di wilayah Maluku dan kawasan timur Indonesia.

Dengan kekuatan akademik, riset, serta potensi sumber daya alam yang besar, kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan Maluku sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target Indonesia Emas 2045.

Menurut Ketua tim percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air ini, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui pengembangan Kampung Nelayan.

Ia menyebut program tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan, mulai dari balai lelang hingga koperasi.

“Kita ada program yang sangat perlu dukungan kampus, yaitu untuk mendukung kesejahteraan nelayan,”

Menurutnya, pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan nelayan. Ia menyebut indeks kesejahteraan nelayan saat ini masih berada di angka 103 dan ditargetkan meningkat menjadi 120 pada tahun depan.

“Kalau petani padi sudah 127, nelayan masih 103. Kita kembangkan namanya Kampung Nelayan,” katanya.

Dalam konsep tersebut, pemerintah akan membangun berbagai fasilitas pendukung, termasuk balai lelang, SPBU untuk kebutuhan bahan bakar, fasilitas pendukung perikanan, serta koperasi Kampung Nelayan.

Zulkifli menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan program tersebut, terutama melalui riset, inovasi, pendampingan masyarakat, dan pengembangan teknologi tepat guna.

“Ini tentu perlu kerja sama dengan kampus, terutama untuk daerah seperti Maluku, Maluku Utara, termasuk NTT yang merupakan wilayah 3T dan memiliki potensi ikan yang besar,” ujarnya.

Blue Carbon Jadi Potensi Ekonomi Baru

Selain Kampung Nelayan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga tengah mendorong pengembangan nilai ekonomi karbon laut atau blue carbon.

Menurutnya, potensi ekonomi dari karbon biru cukup besar dan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi program lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.

“Sekarang kita sedang mengembangkan nilai ekonomi karbon laut, blue carbon. Itu tentu juga perlu kerja sama,” kata Zulkifli.

Ia menyebut terdapat dana sekitar Rp 22 triliun di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Namun, menurutnya, pemanfaatan dana tersebut membutuhkan mekanisme yang tepat agar dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

“Kalau langsung ke masyarakat satu per satu sulit. Oleh karena itu, kalau bisa bersama dengan kampus, ini bisa menjadi salah satu kerja yang sangat produktif,” jelasnya.

Desa Tematik hingga Pengolahan Sampah

Zulkifli juga mengungkap rencana pengembangan desa mandiri pangan melalui konsep desa tematik.

Setiap desa nantinya dapat dikembangkan berdasarkan potensi unggulannya, seperti pertanian, perikanan, pariwisata maupun sektor lainnya.

“Desa tematik itu apakah nanti wisata, apakah ikan, apakah pertanian dan lain-lain. Ini juga perlu kerja sama dengan kampus,” ujarnya.

Tak hanya pangan dan kelautan, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah. Zulkifli menekankan pentingnya pengelolaan sampah, terutama untuk mengurangi ancaman mikroplastik.

Menurutnya, sampah perlu dipilah sejak dari sumbernya menjadi sampah organik dan anorganik.

Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk dengan menggunakan teknologi sederhana, sedangkan sampah plastik dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.

“Ini perlu penelitian dari kampus. Alatnya sederhana, tetapi bisa difungsikan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk,” katanya.

Untuk sampah anorganik seperti plastik, menurut Zulkifli, perlu dikembangkan teknologi pengolahan agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah, seperti bahan bangunan maupun produk lainnya.  (L05)