TIAKUR, LaskarMaluku.com – Sebanyak 5 Fraksi di DPRD Maluku Barat Daya (MBD) bersama Pemerintah Daerah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD MBD yang dihadiri Bupati MBD Benyamin Thomas Noach, Wakil Bupati Agustinus L. Kilikily, Sekretaris Daerah Eduard J. S. Davidz, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan PD serta undangan lainnya pada Sabtu (26/9/2026).

Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay meminta persetujuan forum untuk menyepakati Ranperda. Persetujuan seluruh peserta rapat ditandai dengan diketuknya palu sidang. Selanjutnya, Sekretaris DPRD MBD Djecky W. Laipiopa membacakan keputusan DPRD MBD Nomor 12 Tahun 2026 tentang Persetujuan Bersama DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Menjadi Peraturan Daerah.

Lima Fraksi DPRD MBD, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Cahaya, dan Merah Putih, menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati MBD untuk proses evaluasi dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Benyamin Noach menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, fraksi-fraksi, Badan Anggaran, komisi-komisi, TAPD dan perangkat daerah yang telah bersama-sama membahas perubahan anggaran tersebut.

Menurut Noach berbagai catatan, saran dan rekomendasi fraksi menjadi masukan penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Prioritas anggaran diarahkan pada peningkatan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antarpulau, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, pertanian dan perikanan serta peningkatan pelayanan publik.

“Sebagai daerah kepulauan yang menghadapi tantangan konektivitas antarpulau, Perubahan APBD 2026 kami arahkan untuk mendukung program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati secara efektif, transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Sementara itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2027 mulai dipersiapkan dengan mengedepankan disiplin fiskal, target pendapatan yang realistis serta belanja yang selektif guna menjaga kesehatan fiskal daerah.

Bupati mengajak DPRD dan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam pembangunan MBD. “Pemda dan DPRD berjalan bersama, membangun MBD yang lebih sejahtera,” ajaknya. (L02)