AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan pencegahan dan penanganan penurunan angka Stunting di Kota Ambon. Komitmen tersebut disampaikan Pj Walikota Ambon, dalam kegiatan Rembuk Stunting yang di gelar di Marina Hotel di Ambon, Kamis (20/7/2023).
Dirinya menegaskan, Pemerintah Kota Ambon bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya, terus bergerak menyusun dan melaksanakan strategi nasional sebagai upaya percepatan penurunan stunting, melalui RPJM dengan target penurunan hingga 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
“Pempus menargetkan 14 persen, dengan capaian 3,8 persen per tahun, maka secara konsisten, kita juga harus lakukan hal yang sama, bahkan harus dibawah itu, karena target pusat merupakan akumulasi dari seluruh daerah, termasuk Kota Ambon,”ujarnya.
Dikatakan, pada tahun 2022 lalu prevalensi stunting Kota Ambon ada di angka 21,1 persen, dan menjadi yang paling rendah dari semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Meski demikian, ternyata tingkat penurunan itu sangat kecil, yakni 0,7 persen, sehingga target capaian 18,6 persen meleset.
“Padahal, dari sisi apapun, kita lebih dari Kabupaten/kota lain, baik itu soal fasilitas dan tenaga kesehatan, akses ke Puskemas dan Posyandu, juga kita lebih baik, tapi jika penurunan sangat kecil, maka ada yang salah dalam tata kelolanya,”katanya.
Pada Mei 2023 kemarin, angka stunting Kota Ambon kembali turun, namun masih menunggu hasil resmi dari pusat. Olehnya itu, agar penurunan stunting dapat berjalan efektif, Pemkot membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan.
“Kita tidak bisa hanya fokus mengatasi anak-anak penderita stunting, tapi yang mesti dilakukan adalah pencegahan sejak dini, melalui pendampingan dinas terkait terhadap remaja putri, ibu hamil, supaya pencegahan stunting dilakukan dari prosesnya, bukan saat anak lahir,”ujarnya.
Disampaikannya, bahwa sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo, agar anggaran penanganan stunting digunakan tepat sasaran, sebab selama ini lebih banyak dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat koordinasi.
Karena jika demikian, maka ada kesalahan penanganan stunting yang dilakukan selama ini.
“Kita tentu tidak mau ini terjadi di Kota Ambon karenanya semua alokasi anggaran baik dari masing-masing OPD, orang tua asuh stunting dan Dana Desa, perlu dikoordinasi dengan baik, sehingga tidak tumpang tindih yang nantinya secara komprehensif tidak dapat menyelesaikan stunting,”ungkapnya.
Wattimena menambahkan pencegahan stunting menjadi moment yang tetap untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka menuju generasi Indonesia Emas 2045 yang dimulai dari komitmen semua pemangku kepentingan saat ini.
Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan dimaksud, Kepala BKKBN Perwakilan Maluku, Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, perwakilan Polresta Ambon dan PP Lease, Perwakilan Kodim 1504, perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon serta pimpinan OPD dan Penjabat Ketua TP-PKK Kota Ambon, yang turut melakukan pendantanganan komitmen bersama.
Diketahui, Pemerintah Kota Ambon, dalam Hal ini,Bappeda Litbang, melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting dalam rangka memperkuat komitmen mencegah dan mempercepat penurunan angka stunting di Kota Ambon. (L06)