Share

AMBON, LaskarMaluku.com – Pembagian bantuan beras 10 Kg yang disalurkan kepada tiap-tiap keluarga dalam bentuk program keluarga harapan (PKH) melalui kantor pos, sampai sejauh ini tidak diketahui Dinas Sosial Kota Ambon.

Pihak Dinsos Kota Ambon menegaskan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui bantuan beras sosial yang disalurkan oleh Kantor Pos, tidak pernah dikoordinasikan dengan Dinsos. Bahkan data yang digunakan untuk proses penyalurannya sampai kepada pihak penerima, yang jelas tidak diketahui keberadaan data tersebut.

“Terkait dengan beras yang disalurkan ke masyarakat saat ini, kita dinas sosial tidak pernah tau persis bahkan soal data penerima, itu juga kami ketahui, mungkin saja itu beras bantuan untuk menanggulangi masyarakat dan atau untuk tujuan lain sebaiknya ditanyakan ke pihak kantor pos dan giro Ambon, “ujar sumber dari  Dinsos kota Ambon yang tidak ingin dipublikasikan namanya ini.

Hal serupa juga dikemukakan Dinsos Provinsi Maluku.

“Yang kami ketahui ada penyaluran bantuan beras (bansos) melalui Kantor Pos dan Giro Ambon, tetapi proses penyaluran itu sampai ke masyarakat penerima, data pastinya itu kami tidak mengetahuinya sebaiknya konfirmasi ke Dinsos kota kerena itu area kerja mereka, ” ujar salah satu kepala bidangnya.

Sementara itu, pihak kantor Pos dan Giro Ambon ketika dua kali media ini mencoba mengkonfirmasi soal berapa banyak jumlah keluarga penerima yang menerima bantuan sosial berupa 10 Kg beras ini, mengatakan sebaiknya anda meninggalkan no hp anda nanti dihubungi karena semua petugas lagi sibuk, kata salah satu satpam pada hari pertama konfirmasi yakni, Senin (05/02/24).

Meski no HP telah dititip namun belum ada penjelasan dari pihak Kantor Pos dan Giro Ambon. Bahkan konfirmasi kedua, ketua Tim Satgas, Ibu Iren tidak berada di tempat, ibu lagi keluar sebaiknya tinggalkan no hp anda para wartawan.

BACA JUGA:  Dinyatakan Sehat, Gustu KKT Pulangkan 52 Peserta Karantina

Nanti konfirmasi dengan ketua Tim satgas ibu Iren, hanya saja ibu ada keluar, kita tidak tahu apakah balik lagi ke kantor atau tidak baiknya titip no HP, kata salah satu petugas, yang tengah sibuk memeriksa data-data berlogo kantor pos ini.

Sepertinya kantor ini mulai menghindar soal sepak terjang mereka dalam proses penyaluran bantuan beras sosial ini, lantaran beberapa kelurahan dan kantor kecamatan samasekali tidak mengetahui jumlah penerima bantuan, beras boleh dititipkan di setiap kantor kelurahan, tetapi data penerima dikoordinir langsung oleh  petugas lapangan. Siapa nama orangnya ini yang kurang kita ketahui.

Namun fakta yang terjadi di kantor Pos Ambon, para penerima bisa mengambil langsung ke kantor pos Ambon bahkan pihak penerima bisa diwakili dan atau dititipkan kepada yang datang mengambilnya ke kantor pos, ini yang terlihat di kantor Pos dan Giro Ambon, Rabu (07/02/1024) sore.

Kendati begitu Ketua Satgas ibu Iren, yang bertanggungjawab atas data penerima dan penyaluran beras 10 kg ini, belum berhasil ditemui.

Alasan Kantor Pos dan Giro dalam menyalurkan bansos ini memang menjadi pertanyaan banyak kalangan, soalnya beras yang seharusnya diterima oleh yang berhak menerimanya  diabaikan, maka timbul pertanyaan kenapa kewenangan Dinas Sosial diambil alih oleh kantor Pos dan Giro? Apakah memang benar penyaluran beras untuk masyarakat miskin sehingga telah diambil alih ? Atau hanya sesaat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu ini yang mesti mendapat kejelasan masyarakat, sebab Dinsos telah menegaskan bahwa “proses penyaluran beras ini, pihaknya tidak ketahui, data darimana yang dipakai”.

BACA JUGA:  Sepanjang Mei, Pajak Wisatawan Dibebaskan

Tetapi yang jelas kantor Pos dan Giro Ambon telah membentuk Tim Satgas.

Satuan Tugas atau Satgas ( Task force atau TF) adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.

Ambil Alih Sementara 

Memasuki proses pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota, pada tanggal 14 Februari mendatang 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak sebagai pembantu Menteri Sosial turun tangan langsung membagi bantuan sosial kepada masyarakat.

Bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

Bansos ini dirilis di tengah masa kampanye Pemilu 2024, di mana putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Selain bantuan tunai, Jokowi punya bansos pangan lain berupa pembagian beras.

BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bansos beras 10 kg. Hanya saja proses penyaluranya sampai kepada penerima, oleh pemerintah pusat memakai jasa kantor Pos dan Giro di seluruh Indonesia, sementara Dinas Sosial yang berdiri disetiap provinsi dan kabupaten-kota di Indonesia, diabaikan, padahal data sesungguhnya dipunyai oleh instansi yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat.

Tapi sayangnya kinerja mereka diabaikan dalam tahun politik kali ini.

Meski begitu pemerintah menggelontorkan anggaran Bansos Naik Rp 20,5 T menjadi Rp 493,5 T pada tahun 2024 ini.

“Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT (pangan baru) dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” ujar Menteri Koordinator By dang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Persamaan kedua bansos ini adalah difungsikan untuk meredam gejolak harga dan menjaga stok di tengah bencana gagal panen akibat El Nino, serta pembatasan impor oleh negara-negara penghasil beras

BACA JUGA:  Pemkot Ambon Salurkan Sembako Tahap Dua

Lantas, apa beda dua bansos pangan tersebut?

1. Bentuk bantuan

BLT pangan diberikan dalam bentuk uang tunai, sementara bansos beras dalam bentuk beras 10 kg.

2. Jumlah penerima

BLT pangan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara bansos beras akan disalurkan kepada 22 juta KPM yang berbeda. Airlangga menegaskan kedua penerima bansos ini berbeda.

3. Besaran bantuan

BLT pangan berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan per keluarga. Sementara bansos beras berupa beras 10 kg per bulan per keluarga.

Jokowi pernah mengatakan beras yang disalurkan adalah beras premium. Misalkan saja bansos beras mengacu produk beras Bulog, yakni Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dibanderol Rp10.900 per kg, maka besaran bantuan bansos beras sekitar Rp109.000.

4. Periode program

BLT pangan baru diumumkan Menko Airlangga dan Menkeu Sri Mulyani pada 29 Januari kemarin. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan, yakni Januari, Februari dan Maret 2024. Namun akan dicairkan sekaligus di awal langsung Rp600 ribu pada Februari.

Sedangkan bansos beras dirilis pada Maret 2023 di tengah bencana El Nino yang berdampak pada gagal panen akibat kekeringan. Awalnya, bansos beras diberikan dari Maret hingga Mei 2023. Lalu sempat diperpanjang hingga Desember 2023 dan kemudian diperpanjang lagi sampai Juni 2024.

5. Alokasi anggaran

Pembiayaan kedua bansos pangan ini berasal dari APBN. Sri Mulyani mengungkapkan BLT pangan menghabiskan anggaran Rp11,25 triliun.

Adapun untuk bansos beras 10 kg periode Maret hingga Desember 2023, kas negara yang disedot tembus 18,57 triliun. Sedangkan untuk perpanjangan, yakni Januari-Juni 2024, pemerintah belum mengumumkan berapa alokasinya.(L05)