Share

LASKAR – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya minyak tanah di 11 kabupaten/kota menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Provinsi Maluku.

Buktinya, Senin (18/1/2021) Komisi II memanggil PT. Pertamina dan juga sejumlah distributor Bahan Bakar Minyak (BBM) guna membahas kelangkaan BBM jenis minyak tanah.

Ketua Komisi II, Saudah Tethool saat memimpin rapat mempertanyakan berapa kuota yang didapatkan Pertamina dari pusat. Dan berapa kuota yang disalurkan ke masing-masing distributor.

“Kami minta penjelasan Pertamina terkait jumlah kuota yang ada, karena setiap tahun sering terjadi kelangkaan. Saya kuatir kelangkaan ini sebagai akibat dari Pertamina masih menggunakan data lama,” jelas Tethool.

Anggota Komisi II Fredy Rahakbauw mensinyalir ada terjadi penimbunan Mitan. Sebab, dari penjelasan pihak Pertamina bahwa setiap bulannya stok mencukupi.

BACA JUGA:  Bib Dukung Ketua DPRD Maluku, Ris Dorong Ketua DPRD Kota

Dirinya juga meminta adanya kebijakan Pertamina untuk menambah stok kuota yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau Pertamina katakan bahwa jatah tiap bulan ada. Yang jadi pertanyaan kami siapa yang menimbun ini. Kalau ini ada dugaan penimbunan maka kami akan mendorong untuk diproses secara hukum,” jelas Rahakbauw.

Anggota lainnya Azis Hentihu, mempertanyakan kelangaan Mitan di Kota Namlea, yang mana masyarakat dari kecamatan-kecamatan juga mengeluhkan itu.

“Saya desak Pertamina untuk melibatkan kepolisian untuk ikut mengawasi sehingga tidak terjadi penimbunan. Ini masalah harus diselesaikan,” jelas Hentihu.

Sekretaris Komisi II, Temmy Oersepuny menilai adanya kelonggaran dalam pengawasan BBM ini sehingga membuka ruang adanya dugaan terjadinya permainan-permainan yang di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang pada akhirnya menyengsarakan masyarakat.

BACA JUGA:  Pejabat Pemprov Maluku Terkonfirmasi Covid-19

“Saya kira pengawasan ini sangat penting,” tandas Oersepunny.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II, Turaya Samal. Dirinya mendesak untuk memperketat pengawasan terhadap para distributor.

Plt Sales Area Manager Regional VIII Maluku PT Pertamina, Lucky Haryanto mengatakan tidak ada terjadi pengurangan stok. Bahkan, alokasi di Maluku tetap sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh BP Migas. (*/L02)