Share

LASKAR – Permintaan maaf Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon,SH,MH kepada masyarakat Tanimbar atas pelayanan yang diberikan selama memimpin belum secara totalitas merupakan ungkapan ketulusan dan kejujuran serta sikap kerendahan hati dari seorang pemimpin yang patut diapresiasi.

“Ini bukti kerendahan hati Bapak Bupati yang dengan ketulusan dan kejujuran berani mengakui jika pelayanan yang diberikan selama ini untuk masyarakat Tanimbar belum maksimal. Tidak jarang seorang kepala daerah dengan gentle mau mengakuinya dihadapan public,”demikian disampaikan salah satu tokoh muda Kepulauan Tanimbar, Alex Belay kepada LASKAR, Senin (18/01/2021).

Sikap berani Bupati Petrus Fatlolon yang meminta maaf dihadapan publik merupakan ciri pemimpin yang ksatria.

Menurut Belay, kepemimpinan bukanlah sekedar masalah prestise pada jabatan yang dimiliki. Bukan hanya sekedar kedudukan, kekuasaan dan bukan pula sekedar memiliki pengetahuan intelektual yang tinggi mengenai kepemimpinan. 

“Harus ada keseimbangan antara kemampuan intelektual dengan kepemilikan karakter pribadi yang baik yang dibangun dari pengembangan kualitas kemampuan emosional dan spiritual,”jelas Belay.

BACA JUGA:  Wakil Uskup Ketua Panitia MTQ, Bukti Kerukunan Beragama di Tanimbar Patut Dicontohi

Namun yang terpenting adalah seorang pemimpin harus mempunyai sikap hati yang melayani yang terpancar melalui kerendahan hati. Karena seorang pemimpin yang sering mengunggulkan diri, pada umumnya lebih sering jatuh. 

“Jadi kepemimpinan yang melayani adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan pada kerendahan hati (humble-red). Nah, permohonan maaf Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon adalah bukti kerendahan hati seorang pemimpin,”ungkap Belay.

Menurutnya, sifat rendah hati mutlak bagi seorang pemimpin dan itu dibuktikan oleh Bupati Petrus Fatlolon. 

“Kerendahan hati seorang pemimpin tampak dalam sikapnya yang mau mendengar kritik dari orang lain, mau memperbaharui diri. Selain itu, pemimpin yang punya sikap hati yang melayani adalah seoarang pemimpin yang bersedia dan tidak gengsi turun kebawah bersama orang bawahannya untuk melakukan apa yang harus dilakukan, dan yang lebih penting berani meminta maaf kepada rakyatnya,”tandas Belay.

BACA JUGA:  Pemda Kepulauan Tanimbar Jalin Sinergitas Dengan TNI-Polri

Bendahara KNPI Provinsi Maluku ini menyatakan masyarakat Tanimbar seharusnya memberikan apresiasi atas permintaan maaf Bupati, karena berani mengakui keterbatasan dalam melakukan upaya pembangunan untuk mencapai cita-cita dari pada visi dan misi kepala daerah. 

“Ini adalah contoh dan perilaku seorang pemimpin kesatria,”tegasnya. 

Jangan Dipolitisasi

Eks Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Ambon ini meminta masyarakat Tanimbar tidak terjebak dalam politisasi permintaan maaf yang disampaikan Bupati.

“Ini sengaja dipolitisasi oleh sebagian orang yang selama ini oposisi, bahkan sengaja membangun opini liar demi menjatuhkan kredibilitas dan popularitas Bupati Kepulauan Tanimbar,”ungkapnya.

Belay mengajak masyarakat untuk tidak termakan isu murahan, yang dihembuskan oleh barisan sakit hati menjelang moment politik di Kepulauan Tanimbar, karena akan memecah belah tali silaturahmi dan persaudaran di Tanimbar.

“Moment politik masih panjang, namun sepertinya kita sudah dapat melihat manuver elit politik semakin menampakan diri secara vulgar dan justru mencari simpati pada moment yang tidak tepat. Olehnya itu masyarakat diminta tidak harus termakan isu yang menyesatkan pada akhirnya dapat memecah belah tali silaturahmi yang harus terus dibangun dalam nilai-nilai kultural orang Tanimbar,”harapnya.

BACA JUGA:  Mendagri Belum Tetapkan SK Penetapan Penjabat Malteng

Jadi Penyejuk

Belay juga menaruh harapan kepada Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Agustinus Utuwaly, S.Sos agar menjadi penyejuk, bukan sebaliknya membangun opini terbalik dan lebih santun menyikapi dinamika pemerintahan yang terjadi, bukannya menghindar dan justru saling menyalahkan.

“Pak Wakil Bupati turut serta dalam maju mundurnya pemerintahan. Terlepas dari konflik interst dalam pemerintahan itu adalah wilayah privat yang bukan domain yang perlu diketahui oleh rakyat. Hal ini mencegah konflik kepemimpinan pemerintahan berimbas di masyarakat, apalagi dalam kondisi pendemi Covid-19 yang membutuhkan kesejukan nalar pikir para pemimpin untuk mencari dan menggagas program yang tepat dalam situasi pandemic saat ini,”tutup Belay. (L03)