Komisi II Dan Pertamina-ESDM Bahas Kelangkaan Mitan di Maluku
Komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat kerja dengan pihak pertamina guna membahas kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Provinsi Maluku
Komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat kerja dengan pihak pertamina guna membahas kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Provinsi Maluku
Pemerintah Kota Ambon tidak main-main dengan pembayaran pajak bagi pelaku usaha di Kota Ambon.
Pemerintah Kota Ambon belum optimal dalam pemungutan pajak. Pasalnya saat dilakukan pemantauan uji petik terhadap beberapa objek pajak, terdapat bahwa ada kebocoran.
Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) KPK Wilayah Maluku dan Papua, bersama Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena dan OPD terkait, melakukan uji petik terhadap objek pajak di kafe dan restoran.
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad membuka kegiatan Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan Proses Produksi Halal (PPH), yang berlangsung di Hotel Santika, Ambon, Kamis (25/8/2022).
Menanggapi situasi akhir-akhir ini yang sering terjadinya antrian panjang di beberapa SPBU wilayah Kota Ambon. Pertamina dengan tegas memastikan saat ini stok BBM jenis Pertalite dan Solar di wilayah Kota Ambon dalam kondisi aman dan seharusnya tidak ada masalah terkait kelangkaan BBM.
PT. Batutua Tembaga Raya, Desa Lurang Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mendapat penghargaan dari Gubernur Maluku Murad Ismail saat perayaan HUT Provinsi Maluku ke-77, Jumat (19/8/2022) yang di pusatkan di Lapangan Merdeka Ambon.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku dalam waktu dekat akan memanggil pihak Pertamina terkait dengan kelangkaan minyak tanah di berbagai daerah di provinsi Maluku yang hingga saat ini masih menjadi keluhan di masyarakat.
Asisten II Pemkot Ambon Fahmi Salatalohy mendesak agar lapak pedagang kaki lima yang dibangun di sepanjang trotoar di Pasar Mardika segera dibongkar, karena dinilai tidak layak dan sangat membahayakan pejalan kaki.
Kelangkaan minyak tanah di Kota Ambon mendesak Anggota DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin angkat bicara. Dirinya meminta Pemerintah Kota Ambon, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk segera melakukan operasi ke para distributor minyak tanah yang ada di Kota Ambon.
Pangdam XVI/ Pattimura, Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, S.E., M.M. didampingi Ketua Persit KCK PD XVI/ Pattimura, Ny. Indah Ruruh A. Setyawibawa menghadiri vicon Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting, di Ruang Puskodalopsdam XVI/ Pattimura, Senin (08/08/2022).
nggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin mengatakan, penanganan Pasar Mardika harus komprehensif dan terintegrasi satu sama lainnya. Oleh sebab itu, penertiban pasar sudah semestinya dibarengi dengan penyediaan Tempat bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Merasa tidak puas dikritik anggota DPRD Kota Ambon terkait penertiban para pedagang di Terminal Pasar Mardika beberapa hari lalu, dimana sejumlah wakil rakyat mengatakan bahwa Pemkot tidak punya konsep dan rampok para pedagang yang adalah warga Kota Ambon sendiri.
Masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya beberapa hari terakhir mengalami kesulitan dalam mendapatkan minyak tanah.
Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Perwakilan Provinsi Maluku Kota Ambon, melakukan penertiban kosmetik ilegal, tanpa izin edar, kedaluwarsa, dan mengandung bahan berbahaya di kota Ambon yang bertajuk manise ini Hasilnya, produk yang berhasil diamankan 303 item dari 15.190 kemasan dengan nilai Rp 170.770.500.