
DPRD Bahas Persoalan Kelistrikan Di Maluku Bersama PLN
Komisi II DPRD Provinsi Maluku, membahas berbagai persoalan kelistrikan di Maluku bersama PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW-MMU).

Komisi II DPRD Provinsi Maluku, membahas berbagai persoalan kelistrikan di Maluku bersama PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW-MMU).

AMBON, LaskarMaluku.com – Usulan Pergantian Antara Waktu (PAW) Edwin Huwae, anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi PDIP, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, saat ini sudah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tina Welna Tetelepta, yang meraih suara terbanyak ketiga diusulkan menggantikan Huwae. Ini setelah peraih suara kedua pada pemilu 2019 lalu di daerah pemilihan […]

AMBON, LaskarMaluku.com – Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Pasar Mardika DPRD Provinsi Maluku meminta dan mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku (Kejati) untuk melakukan audit terhadap PT Bumi Perkasa Timur (BPT) atas dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Maluku berupa 140 ruko yang ada di Kawasan Pasar Mardika. Desakan tersebut disampaikan Anggota Pansus DPRD Maluku, Amir Rumra, […]

AMBON, LaskarMalulu.com – Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Maluku, Mu’min Refra menegaskan, untuk pengembangan objek wisata di Kabupaten Malra khususnya di Kepulauan Kei, perlu ada investor untuk menggenjot sejumlah objek wisata. Hal itu karena, Kepulauan Kei memiliki gugusan pulau di kawasan Tenggara Kepulauan Maluku. Dengan luas wilayah 1.438 Km2 itu kaya akan potensi wisata. Salah […]

DPRD Provinsi Maluku menyoroti kesulitan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh para nelayan di Kabupaten dan kota di Maluku.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu meminta pemerintah Kota Ambon segera menuntaskan proses raja definitif disejumlah Negeri di Ambon yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Maluku, mempercepat tuntaskan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) retribusi menjadi Peraturan

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, mengatakan dari 597 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP3) untuk formasi guru di Kota Ambon yang ditetapkan sesuai SK Menpan RB, ternyata 262 kuota pada beberapa formasi, hingga penutupan waktu perpanjangan pada 11 Oktober 2023 kemarin, tidak terisi.

Sejumlah partai politik pada kata akhir fraksi meminta kepada pemerintah daerah provinsi Maluku, merealisasikan tunggakan dana para tenaga kesehatan.

AMBON, LaskarMaluku.com – DPRD Provinsi Maluku telah menyetujui Rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun anggaran 2023. Persetujuan Ranperda tersebut telah di sepakati dan disetujui setelah seluruh fraksi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan yang diusulkan Pemerintah Daerah Maluku. Delapan Fraksi yang menyetujui atas Ranperda tersebut yakni Fraksi Golkar, Gerindra, […]

Kendati disertai catatan, delapan Fraksi di DPRD Maluku menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD Perubahan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Setelah melewati batas waktu yang ditentukan, akhirnya Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023 ke DPRD Provinsi Maluku.

Komisi IV DPRD Provinsi Maluku bersama mitra terkait menggelar rapat kerja untuk membicarakan bantuan usaha pemula dan UMKM serta bantuan hibah pokok pikiran Anggota DPRD Provinsi Maluku tahun 2023. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kamis (5/10/2023).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, mendesak dan meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Provinsi Maluku untuk secepatnya menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) menyangkut dengan retribusi pajak.

DPRD Provinsi Maluku menyoroti anggaran perbaikan atau preservasi Jembatan Wai Kawanua yang menghubungkan antara Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) itu sampai hari belum ada penangan secara serius.