Ketua Komisi I DPRD Ambon, Jafry Taihuttu meminta Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian untuk turun tangan menangani maraknya kasus rabies yang menyerang warga Kota Ambon.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary, SH, mengingatkan pemerintah Provinsi Maluku, sebagai mitra, supaya mengembalikan tim penyuluh stunting kepada Wakil Gubernur Maluku, Drs Barnabas Orno.
Ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD di Lingkup Pemprov Maluku dalam rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Selasa (4/7/2023) di Gedung DPRD Maluku membuat Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno naik pitam.
Sejumlah anggota DPRD Maluku kembali menyerang Gubernur Maluku Murad Ismail karena tidak menghadiri paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (4/7/2023) di Baileo Rakyat Karang Panjang.
Gubernur Maluku Murad Ismail mewakilkan Wagub Barnabas Nathaniel Orno, hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022, yang bertempat di Ruang Rpaat PAripurna DPRD Provinsi Maluku, pada Selasa (4/7/2023).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, mengakui, hingga saat ini belum mendapat surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (DPRD) menggelar Rapat Paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Ambon tahun anggaran 2022, yang berlangsung di ruang paripurna utama kantor DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Ambon, Senin (3/7/2023)
AMBON, LaskarMaluku.com – Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk intens awasi,keluar masuk sapi dari daerah ke Kota Ambon, menjelang Hari Raya Idul Adha dan kesehatan hewan kurban jelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi supaya sapi yang terserang penyakit LSD atau penyakit benjolan pada […]
DPRD Kota Ambon mendukung penuh upaya pemerintah Kota Ambon dalam memperbaiki system pengelolaan keuangan. Ini dapat diatasi dengan mempersiapkan SDM yang kredibel.
Rencana Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Pasar Mardika DPRD Maluku akan menggunakan hak angketnya untuk menggugat pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku dan PT Bumi Perkasa Timur (BPT) terkait kerjasama pengelolaan Pasar Mardika yang dinilai telah merugikan daerah miliaran rupiah
Maraknya penggunaan aplikasi hijau atau michet di Kota Ambon disikapi serius Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Jafri Taihutu.
Guna memudahkan jalur komunikasi,Pemerintah Kota Ambon diminta untuk mengakomodir semua asosiasi pada satu asosiasi di Pasar Mardika, sehingga jalur komunikasi satu arah, sebab jika terdapat banyak asosiasi akan sulit melakukan koordinasin dan komunikasi.
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia mengingatkan kepada semua pihak yang berkepentingan di Pasar Mardika, supaya tidak memperjualbelikan lapak kepada para pedagang yang nantinya menempati gedung putih yang baru direvitalisasi itu.
Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon disarankan untuk duduk bersama menyelesaikan sejumlah persoalan yang ditemukan tim Pansus DPRD Maluku terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan di Pasar Mardika Ambon saat ini.
Anggota Komisi II DPRD Maluku, Halimun Saulatu memberikan reaksi keras kepada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, terkait dengan soal pemberian bantuan kepada masyarakat di Maluku.