Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku terus mendukung kebijakan pemerintah dalam aspek pelaksanaan program pembangunan maupun sarana dan prasarana kepada masyarakat di daerah ini, dan terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada.
Anggota DPRD Maluku Yance Wenno mengingatkan Penjabat Kepala Daerah tidak seenaknya menggunakan kewenangan untuk balas dendam kepada birokrat yang bersebrangan dan mengganti Aparatur Sipil Negara (ASN) sesukanya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Yance Wenno, secara tegas meminta perhatian Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku segera mengatasi angka kemiskinan di Kota Ambon yang saat ini masih relatif naik.
Pelaksanaan dua pekerjaan program paket proyek Pembangunan Embun dan paket pekerjaan Pengendalian Banjir dengan Pendirian Kolam Ritensi di Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Malukudengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 ini bermasalah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Pj. Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyerahkan Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Ambon tahun 2023 kepada DPRD Kota Ambon untuk dibahas bersama.
Komisi III DPRD Maluku bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, Pertamax, yang telah ditetapkan pemerintah dan mulai diberlakukan pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
Sehari setelah pemerintah secara resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun non subsidi, aksi penolakan kebijakan tersebut masih terus terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Kota Ambon Provinsi Maluku.
Pekerjaan proyek pembangunan talud sungai di Kabupaten Buru yang didanai dengan dana Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tahun 2021-2022, pekerjaanya amburadul dan asal-asalan bahkan tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat kerja dengan pihak pertamina guna membahas kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Provinsi Maluku
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Jafri Taihuttu menegaskan, tidak ada penambahan kasus anjing rabies di Kota Ambon lagi. Pasalnya, hewan yang menularkan virus tersebut telah dibunuh.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku mengkritisi penggunaan dana pinjaman pemerintah Provinsi Maluku dari PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 700 miliar, karena prosesnya tidak melalui mekanisme perencanaan yang baik.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Johan van Capelle meminta pihak Pertamina untuk mendistribusikan BBM jenis pertalite ke SPBU tepat waktu.
Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Julius Toisutta, mengatakan pencairan dana gempa tahun 2019 tahap II segera di cairkan pada Bulan Oktober 2022 mendatang.
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Ambon telah mengadakan rapat bersama dengan dinas terkait yang bermitra dengan mereka di DPRD Kota Ambon yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kesehatan Kota Ambon.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku, telah melakukan kunjungan ke Kementerian PUPR di Jakarta guna menyampaikan aspirasi terkait dengan penanganan bencana yang terjadi di 11 Kabupaten/kota di Maluku beberapa waktu lalu, akibat cuaca ekstrim.