Lucky Wattimury “Dicopot”, Benhur Watubun Dipastikan Jabat Ketua DPRD Maluku
Benhur G Watubun dipastikan menggantikan Lucky Wattimury dari jabatan Ketua DPRD Maluku, setelah melalui fit and proper test di Jakarta beberapa waktu lalu.
Benhur G Watubun dipastikan menggantikan Lucky Wattimury dari jabatan Ketua DPRD Maluku, setelah melalui fit and proper test di Jakarta beberapa waktu lalu.
Puluhan pedagang Pasar Apung melakukan aksi di Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (27/10/2022)
Pimpinan DPRD diminta gunakan hak interpelasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku lantaran dua kali mangkir menghadiri undangan dewan.
Wacana pergantian Drs Lucky Wattimury dari jabatan Ketua DPRD Maluku hingga kini masih ramai diperbincangkan.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku memperhatikan nasib guru dan tenaga kesehatan (nakses) non ASN khususnya yang telah lama mengabdi.
Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak pihak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pelaku bentrok Malra Dan Tual yang terj
Aliansi yang tergabung dalam Masyarakat Wandan Rantau (AMWR) Kecamatan Kei Besar melakukan aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Maluku, Kota Ambon
Wakil Ketua DPRD Maluku Melkias Saidekut mempertanyakan penang kapan 15 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan yang sempat ditahan Dit Reskrimsus Polda Maluku, Rabu (12/10/2022).
Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama dengan enam mitra terkait dalam rangka membicarakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun Mitan di Provinsi Maluku.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, meminta pihak RSUD dr Haulussy Ambon, tidak membagikan dana jasa tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 yang diberikan Kementerian Kesehatan.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat kerja bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Keluarga Besar A.M Sangadji, beserta Raja Negeri Rohmoni, guna membahas A.M Sangadji sebagai Pahlawan Nasional.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku geram dengan sikap Direktur Rumah Sakit dr Haulussy, dr Nazzarudin yang tidak memenuhi panggilan Komisi IV untuk menghadiri rapat guna membahas sejumlah persoalan yang ada pada RSUD Hahulussy terkait dengan hak-hak Tenaga kesehatan (Nakes) maupun masalah lainya.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat bersama mitra terkait, guna membahas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan melalui Kementrian Sosial (Kemensos) RI di lima Kabupaten/kota di Maluku kepada masyarakat penerima.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat bersama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Biro hukum untuk menindaklanjuti hasil study banding di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif DPRD Provinsi Maluku tentang pengelolaan hutan.
Sebanyak 96 jasa tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 yang bekerja di RS Lapangan TNI AL dr FX Soehardjo sejak tahun 2022 hingga saat ini belum dibayarkan.