Tethol : Pempus Bohongi Rakyat Maluku Soal Lumbung Ikan Nasional
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tethol menilai Pemerintah Pusat seakan-akan telah membohongi rakyat Maluku dengan memberikan janji palsu terkait Lumbung Ikan Nasional
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tethol menilai Pemerintah Pusat seakan-akan telah membohongi rakyat Maluku dengan memberikan janji palsu terkait Lumbung Ikan Nasional
JMS memberikan dukungan penuh, agar dalam waktu yang terbilang singkat ini, dengan semangat kerja kolaboratif bersama Pemerintah, “PR” terberat dalam hal memastikan terakomodirnya hak-hak korban sebagai substansi RUU TPKS, dapat dituntaskan.
Mengawali rangkaian agenda DPRD Provinsi Maluku di tahun 2022, maka lewat Badan Musyawarah (Banmus), telah menetapkan sejumlah agenda pada masa sidang kedua tahun 2022
DPRD Provinsi Maluku, menyetujui Ranperda APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun Anggaran (TA) 2022 yang diajukan Pemprov Maluku
Ide Walikota Ambon Richard Louhenapessy untuk pemekaran Kabupaten Pulau Ambon untuk menjadi daerah otonom baru mendapat apresiasi dari anggota DPRD Maluku
Hasil evaluasi Komisi IV DPRD Maluku, Provinsi Maluku saat ini masih kekurangan tenaga pendamping desa. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Muluku, Ruslan Hurasan kepada wartawan, Ka
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020, tentang Perda Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, mengajukan Ranperda kepada DPRD Maluku khususnya Komisi II yang membidangi Kehutanan untuk dibahas.
Komisi II DPRD Maluku yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Pemda Maluku membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Umum Energi Daerah (RUED). Setidaknya dengan payung hukum ini pemakaian biaya listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) rooftop semakin efisien.
LASKAR – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Maluku, Benhur Watubun mengaku kaget dengan gaji tenaga kesehatan honorer di RSUD dr.M.Haulussy yang jumlahnya dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Anggota DPRD Provinsi Maluku Hatta Hehanussa pada masa sidang III tahun 2021 ingin menggalakkan program pemberdayaan ekonomi di kalangan generasi muda.
Anggota DPRD Kota Ambon yang telah diambil sumpah/janji adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.