LASKAR –  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, masalah utama lambatnya pembangunan di Maluku dikarenakan perekonomiannya masih tergantung pada sektor primer dan administrasi pemerintah.

“Kontribusi pemerintah yang cukup besar menandakan belum mandirinya perekonomian di Maluku,” kata Bambang saat menjadi pembicara utama pada Musrenbang Provinsi Maluku 2020 di Ambon, Selasa.

Besarnya kontribusi pemerintah di Maluku, menunjukkan masih minimnya peran swasta dalam pembangunan daerah, masih terbatasnya infrastruktur dasar dan konektivitas serta angka kemiskinan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan secara nasional.

Karena itu dia menyarankan beberapa alternatif yang dapat dilakukan Pemprov serta 11 kabupaten/kota di Maluku untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di Maluku, diantaranya pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah.

Infrastruktur konektivitas antarwilayah yang memadai akan memudahkan mobilitasi orang dan barang maupun sektor jasa.

Selain itu, menyediakan kemudahan insentif bagi para investor swasta yang ingin berinvestasi di Maluku.

Sedangkan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, Maluku harus fokus untuk menentukan program yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, mengembangkan daya saing lokal, serta meningkatkan mutu sumber daya manusianya.

Menurut Menteri, hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional 2019 di Balikpapan, organisasi perangkat daerah (OPD) di Maluku mengajukan 1.926 usulan.

“144 usulan diantaranya telah diverifikasi dan dibahas pada Rakortekrenbang dan serta 20,4 persen diantaranya disetujui kementerian/lembaga,” ujarnya.

Sedangkan OPD 11 Kabupaten/Kota di Maluku mengajukan 1.972 usulan, dimana 109 usulan telah diverifikasi dan dibahas pada Rakortekrenbang, dan 10,1 persen diantaranya disetujui kementerian/lembaga.

Sejumlah proyek usulan daerah yang disetujui kementerian/lembaga diantaranya pengadaan 314 unit traktor roda dua, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 500 hektare, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana.

Selain itu, wirausaha baru yang didukung pemberian modal awal, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan Pulau Terluar di Pulau Nura, Kecamatan Pulau Masela Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

“Begitu juga Sistem Pengolahan Air Limbah kawasan Kota Namlea serta 3.889 Keluarga penerima manfaat (KPM) keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat melalui program keluarga harapan (PKH),” urai Bambang.

Selanjutnya Bambang Brodjonegoro, menegaskan program pembangunan di Maluku di masa mendatang harus dilandasi prinsip ramah investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Janji utama yang ditunggu masyarakat adalah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Ini bisa tercipta jika ada investasi baik dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

Dengan pembukaan lapangan kerja baru secara luas maka warga yang tidak memiliki pendapatan dapat memperoleh upah dan bisa keluar dari statusnya sebagai penduduk miskin.

Pemprov Maluku juga, menurut Bambang, harus fokus untuk merevitalisasi pertanian agar bangkit kembali sebagai produsen rempah-rempah yang melegenda dan menjadi incaran negara-negara di dunia.

Selain itu, hilirisasi pertambangan juga dinilai sangat penting sehingga nilai tambah komoditas pertambangan tetap bisa dinikmati di dalam negeri.

Terkait transformasi sektor jasa, terutama di pariwisata, Maluku juga berpotensi besar mendorong perekonomian dengan perencanaan masterplan Kawasan Wisata Maluku yang mencakup 11 kabupaten/kota sebagai satu kesatuan.

“Jika langkah strategis ini jika dilakukan dengan cermat, tepat dan akurat, maka mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku menuju level lebih tinggi,” katanya.

Dia mengakui pertumbuhan ekonomi Maluku di periode 2014-2018 selalu lebih tinggi dibandingkan nasional dan meningkat dalam dua tahun terakhir.

Sumber pertumbuhan utamanya berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa pendidikan.

“Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberi kontribusi terbesar bagi perekonomian Maluku mengalami penurunan menurun dengan tingkat pertumbuhan fluktuatif,” katanya.

Sebaliknya sektor perdagangan besar dan eceran serta administrasi pemerintah cenderung meningkat.

Dari 2010-2016, nilai ekspor Maluku menurun. Sebelum 2016, minyak bumi dan ikan mendominasi produk ekspor Maluku, namun menurun sejak 2014. Sebaliknya perkapalan menjadi produk utama ekspor Maluku sejak 2015.

Menteri PPN juga menjelaskan dalam upaya mendukung capaian nasional pada tahun 2020, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai minimal 5,96 persen dengan tingkat kemiskinan maksimal 17,02 persen, pengangguran terbuka (TPT) maksimal 6,84 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi minimal 70,14.

“Saat ini angka kemiskinan di Maluku masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Rata-rata pengurangan kemiskinan Maluku dalam lima tahun terakhir hanya sebesar 0,28 persen, lebih rendah dari nasional 0,36 persen,” tambahnya.

Angka kemiskinan di hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku berada di atas nasional, kecuali Kota Ambon yang memiliki angka paling rendah. Angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), disusul Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Tingkat pengangguran Maluku juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, di mana penganguran tertinggi berada di Kota Ambon dan terendah di Kabupaten Buru.

Sedangkan sisi sumber daya manusia, IPM di Maluku pada periode 2014-2017 lebih rendah dibandingkan nasional, tetapi Rasio gini lebih baik dibandingkan dengan angka nasional.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah antara Kabupaten Kepulauan Aru dengan Kabupaten Buru.

Secara spasial masih terdapat kesenjangan sumber daya manusia antara Kota Ambon dengan kabupaten/kota lainnya di Maluku.

“Karena itu butuh kerja keras pemprov Maluku serta pemkab/pemkot untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar ini melalui rumusan program pembangunan strategis,” pungkasnya. (L01)