LASKAR MBD –  Ketua Lembaga Pengawal Pembangunan Selatan Daya (LPPMSD), Raendra Manaha, menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan membiarkan warga masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tertinggal di bidang kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini diperparah dengan fasilitas infrastruktur yang jauh dari harapan.

Raendra Manaha yang dihubungi Koran Laskar melalui sambungan telepon kemarin mengatakan, MBD secara geografis berbatasan dengan Negara Timor Leste oleh sebab itu harus mendapat perhatian.

“Pulau-pulau seperti Kisar, Romang dan Wetar selama ini masih minim layanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan masih menonjol, apalagi sarana infrastruktur. Saya kira ini menjadi penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia MBD,” tegasnya.

Dikatakan, jika pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku tidak segera mengintervensi pemerintah setempat dalam memberikan perhatian, maka tidak mungkin bisa menimbulkan instabilitas.

“Kalau terjadi seperti ini, maka akan berdampak pada sektor pertahanan dan keamanan negara yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jangan biarkan warga masyarakat di daerah terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga hidup miskin,” kecamnya.

Masyarakat MBD, harus mendapat perhatian serius dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Maluku. “Bayangkan kita ada di Negara yang merdeka namun kenyatannya, justru aspek kesehatan, pendidikan kurang mendapat sentuhan,” sesalnya. (LR)