AMBON, LaskarMaluku.com – Setelah DPRD Maluku mengkritisi penanganan stunting di Maluku oleh Ketua TP PKK Provinsi Maluku Widya Murad gagal dan menghabiskan banyak anggaran, kini Kepala Bappeda Maluku, Dr. Anton Lailossa menegaskan jika Widya berhasil turunkan angka stunting di Maluku.

Ibarat berbalas pantun, seperti rilis DisKominfo Maluku yang diterima media ini, Lailosa mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk menurunkan masalah kesehatan nasional Stunting.

“Berdasarkan arahan Gubernur Maluku Murad Ismail, langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah yakni melakukan konvergensi dengan melibatkan seluruh OPD dan mitra terkait seperti TP-PKK dan Posyandu,” kata Kepala Bappeda Maluku, Dr. Anton Lailossa saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (14/7/2023).

Dia mengaku, mengatasi stunting di Maluku, dilakukan konvergensi dengan seluruh OPD untuk bersatu menyelesaikan masalah stunting sesuai tupoksinya masing-masing, karena dari sisi kesehatan langkah penurunan stanting oleh pihak kesehatan hanya mampu menangani stunting 30 persen dan dari non kesehatan sebesar 70 persen. Karena itu untuk mengatasi kendala tersebut.

Untuk itu, jelas dia, Pemerintah bermitra dengan berbagai pihak yang bisa membantu penanganan stunting sebagaimana pada Pasal 20 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021 bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). “Disamping itu TP-PKK dan Posyandu juga memiliki salah satu program, yakni mengatasi permasalahan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi,”jelas Lailossa.

Ia menjelaskan, kemitraan yang dibangun dengan stakeholders salah satunya TP-PKK ini, karena membutuhkan tokoh atau figur yang bisa menggelorakan gerakan penurunan stunting.

“Karena dibutuhkan tokoh yang dapat menggelorakan percepatan penurunan stunting ini, Pemda meminta Ibu Widya Pratiwi Murad selalu ketua TP-PKK Provinsi Maluku untuk menjadi duta parenting yang telah dilantik sejak 3 Juli 2019, dengan tugas tersebut beliau mau turun untuk menggerakan seluruh Kader PKK yang ada di kabupaten/kota dan menjadi role model sampai di tingkat desa, yang kemitraan ini dilakukan sampai sekarang,”sebutnya.

Lailossa mengatakan, bahwa melalui TP-PKK, digerakan juga kader posyandu melalui Tim Pokjanal, dan diberikan bantuan sesuai arahan dari tingkat pusat, provinsi sampai desa dan dalam kenyataan saat ini pemda juga turut bermitra dengan TNI/Polri, kementrian agama, dan lain-lain untuk bersama-sama secara terpadu melakukan gerakan bersama termasuk pengarahan kepada kader posyandu.

“Bappeda bertugas untuk, merencanakan, memantau, dan memonitor, oleh karena itu berdasarkan apa yang selama ini dilakukan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Maluku yang juga selaku Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, sejak awal masa pemerintahan saat ini, alasan yang mendasari Ibu Widya melakukan berbagai hal untuk menurunkan angka stunting adalah karena masalah kemanusiaan sekaligus menyukseskan program prioritas nasional,”ujarnya.

Ia menyampaikan, apa yang dilakukan Widya untuk menurunkan stunting adalah karena ia tidak tega melihat anak-anak Maluku nantinya gagal bersaing akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang.

“Sejak pertama Ibu Widya dilantik menjadi Duta Parenting belum ada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yang menegaskan PKK masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, tetapi PKK Maluku sudah terlibat lebih dahulu, dan Ibu Widya diundang kemana-mana di daerah lain untuk memberikan sosialisasi tentang apa saja yang dilakukan. Hal ini yang menjadi rool model dan masukan bagi penyusunan Perpres tersebut. Kalau boleh kita bisa katakan bahwa ini merupakan suatu keberhasilan dari ide dan gagasan Ibu Widya selaku Ketua TPP. PKK Provinsi Maluku,”ungkapnya.

Dia menjelaskan, bahwa ketika turun ke daerah-daerah, mereka berjuang dan hampir saja bersinggungan dengan maut meskipun tidak dibayar tetapi para wanita ini (Kader PKK) tidak gentar untuk bisa menuju desa-desa lokus stunting.

“Kita melihat seorang Ibu Widya dari sorotan matanya dan pelukan yang diberikan kepada anak-anak ada ketulusan disana dan saya yakin setiap orang yang turun bersama-sama bisa melihat ketulusan seorang Ibu, yang peduli kepada anak-anak negeri,”sebutnya.

Lailossa menjelaskan berkat kerja keras, dan konvergensi serta kemitraan yang dibangun selama ini, secara nasional penurunan stunting di Provinsi Maluku sudah terjadi secara konsisten dapat dilihat dari tahun 2018 angkah stunting berada pada angka 34 persen dan sekarang berada di angka 26 persen, jika dibandingkan dengan daerah sekitar di Kawasan Indonesia Timur, penurunan ini sangat signifikan.

“Karena stunting adalah masalah kemanusiaan maka kita harus secara bersama-sama menurunkan stunting. Target nasional stunting adalah 14 persen dan saat ini ada di angka 21 persen, sementara kita di Maluku berada pada angka 26 persen dan menuju target 20 persen. Dikarenakan masih ada bayi dan keluarga yang beresiko stunting jangan sampai kita lengah lelah dan lemah. Mari bersama sama satukan usaha upaya dan pikiran untuk turut mengatasi masalah kemanusiaan ini, sehingga stabilitas sosial dan program pemerintah untuk masyarakat dapat dilakukan dengan baik,”harapnya

Ia juga mengajak masyarakat dari tingkat paling kecil yakni keluarga bisa peduli dengan apa yang ada di sekitar kita dan dapat mempengaruhi orang terdekat kita untuk memberikan asupan gizi dan memperhatikan sanitasi, serta mendidik untuk menjaga kebersihan sejak dini agar gizi anak dapat terpenuhi dan tidak menyebabkan infeksi berulang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary, SH, menilai penanganan stunting di Maluku gagal total dan penurunan tidak signifikan apalagi menghabiskan banyak anggaran.

Lantaran itu dirinya mengingatkan pemerintah Provinsi Maluku, sebagai mitra, supaya mengembalikan tim penyuluh stunting kepada Wakil Gubernur Maluku, Drs Barnabas Orno.

Permintaan itu disampaikan Samson Atapary setelah proses penanganan stunting yang dilaksanakan selama ini di sejumlah kabupaten-kota di Maluku, telah diambil alih oleh Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail. Proses pergeseran tim inti ini, dinilai Atapary sebagai bentuk sebuah pelanggaran yang sengaja dilakukan pemerintah daerah melalui OPD-OPD tertentu.

Ini terlihat jelas bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terhadap keputusan pemerintah pusat, dimana pada keputusan itu, Wakil Gubernur Maluku ditetapkan sebagai Ketua Penanganan Stunting bukan Ketua TP-PKK Widya Murad,”tegas Atapary saat sidang paripurna DPRD Maluku, dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022, yang digelar,  Selasa (4/7/2023) siang. (*/L05)