LASKAR – Sebanyak 14 Orang Dalam Pengawasan (ODP) asal Bekasi yang dikarantina di Badan Diklat Maluku di Wailela, mempertanyakan hasil sampel yang dikirim ke laboratorium Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
Mereka mempertanyakan ini kepada Sekda Maluku yang juga Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, saat melakukan kunjungan ke lokasi karantina di Badan Diklat Maluku, Kamis (26/03/2020)
Dalam kunjungan ini, Sekda didampingi Kepala BPSDM Provinsi Maluku, Hadi Sulaiman, dan Plt. Kabiro Humas dan Protokol Setda Maluku Melky Lohy bertatap muka dengan 14 ODP rekan dari pasien 01 (positif Covid-19) yang sebelumnya menginap di Hotel Amaris, Ambon.
Sekda mengatakan, semestinya hasil pemeriksaan sampel pada hari ketiga, sudah bisa diketahui hasilnya. Hanya karena yang mau diperiksa jumlahnya ribuan sampel dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga harus menunggu daftar antrian.
“Kita punya kelemahan itu, hari ketiga sudah bisa tahu (sampel sudah diterima). Mungkin karena antrian di sana. Kan puluhan ribu sampelnya itu. Jadi kita sangat tergantung di sana memang,” jawabnya.
Kendati demikian, Kasrul meyakinkan, bila permasalahan ini telah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo, saat Gubernur Maluku Murad Ismail melakukan rapat terbatas melalui video conference dengan presiden, beberapa hari lalu.
“Persoalan kita disitu. Sampel cuma diperiksa di Jakarta, Surabaya, dan Jogjakarta. Makassar pun belum ada. Adik-adik lama disini karena kita tunggu sampel. Padahal sampel itu dua hari (pemeriksaan) saja. Mungkin kita jauh dan antriannya mungkin banyak, jadi kita belum dapat hasilnya,” jawab Kasrul lagi.
Selama dikarantina di BPSDM, para OPD ini menempati ruangan asrama di gedung bagian belakang lantai II Kantor Badan Diklat Maluku.
Selain mengunjungi dan berdialog dengan para ODP, Sekda yang datang bersama relawan Palang Merah Indonesia (PMI) yang tergabung dalam Gugus Tugas juga melakukan sterilisasi lokasi karantina dengan menyemprot disinfektan di seluruh ruangan asrama maupun perkantoran BPSDM Maluku.
Kasrul dalam kesempatan itu mengatakan, selain informasi hoaks, penilaian masyarakat terhadap ODP juga menjadi perhatian mereka. Salah satunya adalah perlakuan untuk tidak bersentuhan langsung dengan ODP. Stigma atas pandangan tersebut sudah beredar luas di masyarakat. Akibatnya para ODP merasa dikucilkan, atau mendapat perlakuan diskriminasi.
“Saat ini banyak stigma negatif yang beredar. Salah satunya jangan bersentuhan dengan ODP, seakan-akan kita mengucilkan mereka. Untuk itu, hampir seluruh Balai Diklat Kementerian yang memiliki asrama, akan digunakan. Jangan sampai masyarakat sekitar pun merasa tidak aman.
Rasa aman inilah yang perlu kita jelaskan ke masyarakat. Tentunya dibarengi dengan sosialisasi ke masyarakat sekitar.” tandas Sekda. (L01)